Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS) terus bertambah dan mencetak rekor baru. Hingga 8 April 2026, total NIB yang terbit mencapai sekitar 15,8 juta. Lonjakan ini memunculkan pertanyaan: apakah angka tersebut mencerminkan ekonomi yang kian kuat, atau sekadar peningkatan formalitas administratif tanpa dampak besar pada kinerja usaha?
NIB merupakan identitas legal usaha yang menandakan sebuah bisnis telah terdaftar secara resmi dan diakui menjalankan aktivitas komersial. Dengan NIB, pelaku usaha dapat mengakses berbagai kebutuhan legal, seperti membuka rekening bank, mengurus izin tertentu, mengklaim fasilitas pemerintah, hingga mengikuti tender.
Data pemerintah menunjukkan kenaikan yang sangat cepat dalam beberapa bulan terakhir. Pada periode Oktober 2025 hingga 8 April 2026, terdapat tambahan sekitar 1,8 juta NIB baru. Angka ini disebut lebih tinggi dibandingkan total NIB yang diterbitkan sepanjang 12 bulan sebelumnya. Pemerintah mengaitkan percepatan tersebut dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, yang dinilai memberi kepastian izin lebih cepat.
Komposisi NIB juga didominasi pelaku usaha skala mikro. Laporan awal 2026 menyebut mayoritas NIB berasal dari usaha mikro. Data Februari 2026 bahkan mencatat sekitar 96,9% dari total NIB merupakan usaha mikro, sementara porsi usaha kecil, menengah, dan besar berada pada kelompok minor.
Selain perubahan regulasi, pemerintah juga melonggarkan sejumlah persyaratan administratif bagi UMKM. Salah satu kebijakan yang disorot adalah relaksasi kewajiban Conformity of Spatial Utilisation Activities (KKPR) melalui mekanisme self-declaration untuk pelaku usaha mikro, yang ditujukan untuk mempercepat proses pendaftaran NIB.
Kelompok yang melihat tren ini secara positif menilai lonjakan NIB sebagai sinyal meningkatnya minat berusaha di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menyatakan kenaikan tersebut menunjukkan pelaku usaha dan investor tetap optimistis untuk masuk atau memperluas bisnis di Indonesia. Perbaikan sistem OSS dan pemangkasan birokrasi juga diharapkan mendorong lebih banyak usaha masuk ke sektor formal, yang berpotensi memperluas basis pajak, akses kredit, serta peluang kerja.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa besarnya angka NIB belum otomatis mencerminkan peningkatan omzet, produktivitas, atau daya saing usaha. NIB pada dasarnya menandai legalitas administratif, sehingga tanpa data lanjutan terkait pendapatan, tenaga kerja, dan akses pasar, lonjakan tersebut dapat saja lebih menggambarkan peningkatan formalitas ketimbang pertumbuhan ekonomi riil.
Kritik lain muncul dari aspek teknis. Sejumlah pelaku usaha melaporkan kendala verifikasi dan kesesuaian data di sistem OSS, terutama bagi perusahaan menengah dan besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan legalitas administratif belum sepenuhnya diimbangi dengan kematangan tata kelola digital.
Untuk menilai apakah tren NIB benar-benar mencerminkan kesehatan ekonomi UMKM dan dunia usaha secara lebih luas, sejumlah indikator lain dinilai perlu diperhatikan. Di antaranya pertumbuhan pendapatan dan omzet UMKM setelah memperoleh NIB, akses ke pembiayaan formal dan tren kredit UMKM, kinerja penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro yang telah ber-NIB, serta aktivitas investasi riil terutama dari pelaku usaha menengah dan besar.
Secara keseluruhan, capaian sekitar 15,8 juta NIB sepanjang 2021 hingga April 2026 dipandang sebagai langkah penting dalam percepatan formalitas usaha. Meski demikian, untuk memastikan apakah lonjakan ini merupakan tanda ekonomi yang benar-benar tahan banting atau hanya fenomena administratif, diperlukan data lanjutan yang menggambarkan hasil usaha secara nyata, termasuk pendapatan, produktivitas, dan akses pasar.
