Laut Cina Selatan menjadi salah satu jalur perairan paling strategis di dunia, dengan lebih dari 20% perdagangan maritim global melintasinya. Kawasan ini juga kaya sumber daya perikanan yang disebut membantu memenuhi kebutuhan pangan hampir 2 miliar orang di Asia Tenggara. Selain itu, kedalaman laut yang belum sepenuhnya dieksplorasi diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas alam dalam jumlah besar.
Di tengah nilai strategis tersebut, Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Klaim itu dinilai bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang memberikan hak zona ekonomi eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari laut teritorial negara pesisir. Klaim Beijing juga disebut mengabaikan putusan mahkamah internasional pada 2016 yang membatalkan klaim tersebut.
Sejumlah negara di kawasan terus membantah penegasan Tiongkok, termasuk Malaysia dan Filipina, meski dengan pendekatan yang berbeda. Peneliti senior East Asian International Relations Caucus di Kuala Lumpur, Hoo Chiew Ping, mengatakan Malaysia kerap “disalahpahami sebagai negara yang terlalu bersikap lunak terhadap Tiongkok, khususnya di Laut Cina Selatan.” Ia mengakui Malaysia cenderung kurang vokal dibandingkan negara penggugat lain, sebagaimana disampaikannya dalam Konferensi Laut Cina Selatan tahunan ke-15 yang diselenggarakan Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, D.C., pada pertengahan Juni 2025.
Menurut Hoo, Malaysia menggunakan cara yang lebih “terselubung” untuk menghadapi pemaksaan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Ia mencontohkan tuduhan Beijing bahwa eksplorasi minyak dan gas Malaysia melanggar wilayah Tiongkok. Namun, Hoo menegaskan pendekatan itu “tidak berarti kami mengabaikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, di laut, di perairan teritorial kami, dan juga di zona ekonomi eksklusif kami.”
Kuala Lumpur disebut memperkuat kemampuan militernya melalui pembangunan pangkalan Angkatan Laut dan Angkatan Udara baru, serta meningkatkan pengerahan pasukan guna memperkuat kesadaran ranah maritim dan udara. Hoo menyebut Angkatan Bersenjata Malaysia berlatih bersama Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan pasukan operasi khusus Amerika Serikat, serta menggelar latihan dengan negara lain seperti Australia, Prancis, dan Korea Selatan. Selain itu, Penjaga Pantai Malaysia berlatih dengan Jepang dan menjalankan latihan serta operasi “di seluruh Laut Cina Selatan, dari kawasan timur hingga barat.”
Filipina, sementara itu, juga memodernisasi kemampuan pertahanannya dan memperkuat aliansi serta kemitraan, seiring upaya mengungkap agresi Beijing di Laut Cina Selatan. Peneliti senior dari Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut University of the Philippines, Jacqueline Espenilla, mengatakan dalam konferensi CSIS bahwa selain mengganggu awak kapal penangkap ikan, patroli penegakan hukum maritim, dan operasi rutin Angkatan Laut Filipina, Tiongkok kini dinilai membahayakan pilot dan pesawat Filipina melalui manuver berisiko di atas Laut Cina Selatan.
Espenilla juga menyebut Manila—yang sebelumnya mengajukan gugatan di mahkamah internasional hingga klaim Beijing dibatalkan—tengah mempertimbangkan gugatan lain terhadap Tiongkok. Langkah itu, menurutnya, kemungkinan merespons kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas Tiongkok di jalur perairan tersebut.
Di sisi lain, sejumlah analis menilai Partai Komunis Tiongkok (PKT) belum mampu mengubah kehadirannya di Laut Cina Selatan menjadi keuntungan yang berkelanjutan. Wakil direktur Asia Maritime Transparency Initiative CSIS, Harrison Pretat, mengatakan Tiongkok mempertahankan kehadiran besar pasukan penjaga pantai, namun “tidak mampu menghentikan Asia Tenggara untuk menggunakan ruang itu secara ekonomi.”
Direktur Center for National Security and Foreign Affairs yang berbasis di Amerika Serikat, Krista Wiegand, menambahkan bahwa Amerika Serikat bersama sekutu dan mitranya turut membantu menjaga stabilitas. Menurutnya, upaya tersebut mencakup komitmen dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, serta negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan, khususnya Filipina, dan juga Indonesia, Malaysia, serta Vietnam. Ia menekankan adanya fokus berkelanjutan pada penghormatan terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi.
