Myanmar menggelar putaran ketiga sekaligus terakhir pemilihan umum yang kontroversial pada Minggu, 25 Januari 2026, di tengah perang saudara yang masih berlangsung. Partai yang didukung militer diperkirakan meraih kemenangan telak.
Tempat pemungutan suara dibuka mulai pukul 06.00 waktu setempat di 60 kota/kabupaten, termasuk Yangon dan Mandalay. Pemilu ini menuai kritik karena dinilai tidak bebas dan tidak adil, serta dianggap dirancang untuk melegitimasi kekuasaan militer hampir lima tahun setelah para jenderal menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Kudeta tersebut memicu perang saudara yang dilaporkan telah menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari 3,5 juta warga mengungsi. Aung San Suu Kyi hingga kini masih ditahan, sementara partainya, National League for Democracy (NLD), telah dibubarkan bersama sejumlah kelompok oposisi lainnya. Kondisi ini membuat peta politik condong menguntungkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer.
Menurut komisi pemilihan umum, USDP sejauh ini telah mengamankan 193 dari 209 kursi di majelis rendah dan 52 dari 78 kursi di majelis tinggi. Dengan tambahan 166 kursi yang dialokasikan langsung untuk militer, keduanya menguasai hampir 400 kursi, melampaui ambang 294 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Sebanyak 17 partai lain hanya memperoleh sedikit kursi di parlemen, masing-masing antara satu hingga 10 kursi.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin pemerintahan militer saat ini, secara luas diperkirakan akan menjabat sebagai presiden ketika parlemen baru bersidang. Militer menyatakan parlemen akan dikonvokasi pada Maret, sementara pemerintahan baru mulai bekerja pada April.
Meski militer berjanji pemilu akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, pemantau hak asasi manusia menyebut proses menuju pemungutan suara diwarnai intimidasi dan penindasan terhadap perbedaan pendapat. Mereka memperingatkan pemilu justru berpotensi memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan.
Undang-Undang Perlindungan Pemilu yang baru menetapkan sanksi keras terhadap sebagian besar kritik publik atas pemilu. Dalam beberapa waktu terakhir, lebih dari 400 orang didakwa atas aktivitas seperti menyebarkan selebaran atau membuat unggahan di media sosial.
Menjelang putaran ketiga pemungutan suara, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Myanmar, Tom Andrews, menyerukan agar hasil pemilu ditolak dan menyebutnya “palsu”. Dalam pernyataannya di platform X pada Sabtu, ia menulis, “Hanya pemerintahan tidak sah yang bisa lahir dari pemilu tidak sah,” serta meminta dunia menolak hasil pemilu dan apa pun yang mengikutinya sebagai “pemerintahan militer dengan wajah sipil”.
Dari kawasan, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan kepada parlemen bahwa ASEAN tidak mengirim pengamat dan tidak akan mengesahkan pemilu tersebut, dengan alasan kekhawatiran atas kurangnya partisipasi yang inklusif dan bebas. Pernyataan ini dipandang sebagai sinyal paling jelas bahwa blok beranggotakan 11 negara itu tidak akan mengakui hasil pemilu Myanmar.
Di Mandalay, seorang guru berusia 53 tahun bernama Zaw Ko Ko Myint memberikan suara di sebuah sekolah menengah saat fajar. “Meski saya tidak berharap banyak, kami ingin melihat negara yang lebih baik,” katanya. “Saya merasa lega setelah memilih, seolah sudah menunaikan kewajiban.”
Dua tahap pemilu sebelumnya dilaporkan ditandai tingkat partisipasi rendah, sekitar 55 persen, jauh di bawah partisipasi sekitar 70 persen pada pemilu 2020 dan 2015. Hasil resmi diperkirakan diumumkan pada akhir pekan ini, namun USDP disebut dapat mengklaim kemenangan paling cepat pada Senin.
Dalam pemilu 2020, NLD pimpinan Aung San Suu Kyi mengalahkan USDP secara telak, sebelum militer merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021. Menurut Assistance Association for Political Prisoners, sedikitnya 7.705 orang telah tewas sejak pecahnya perang saudara dan 22.745 orang masih ditahan. Namun Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) memperkirakan lebih dari 90.000 orang tewas di semua pihak sepanjang konflik.
