MANDALAY — Myanmar pada Minggu (25/1) membuka tahap ketiga sekaligus putaran terakhir pemilihan umum yang berlangsung selama sebulan. Pemilu yang diselenggarakan junta itu diperkirakan akan kembali didominasi partai pro-militer.
Pemungutan suara tahap terakhir dimulai di puluhan daerah pemilihan di seluruh negeri pada pukul 06.00 waktu setempat, berlangsung sepekan sebelum peringatan lima tahun kudeta. Namun, pemungutan suara tidak digelar di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak.
Militer menyatakan pemilu akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Meski demikian, pengawas hak asasi manusia menilai persiapan pemilihan diwarnai pemaksaan dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Di Mandalay, seorang guru berusia 53 tahun, Zaw Ko Ko Myint, mengatakan ia tidak menaruh banyak harapan, tetapi tetap ingin melihat kondisi negara membaik. Ia mengaku merasa lega setelah mencoblos karena menganggapnya sebagai kewajiban.
Jurnalis juga menyaksikan pembukaan pemungutan suara di distrik Hlaingthaya, Yangon, yang pernah menjadi lokasi penindakan berdarah terhadap protes anti-kudeta lima tahun lalu.
Dengan Aung San Suu Kyi tersingkir dan partainya yang populer dibubarkan, para pendukung demokrasi menyebut pemilu telah dimanipulasi oleh pihak yang bersekutu dengan militer. Seorang warga Yangon berusia 34 tahun, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, menyatakan tidak mengharapkan apa pun dari pemilihan tersebut dan menilai situasi hanya akan terus berlarut-larut.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang beranggotakan banyak pensiunan perwira dan oleh analis digambarkan sebagai boneka militer, sebelumnya memenangkan lebih dari 85% kursi terpilih di majelis rendah serta dua pertiga kursi di majelis tinggi dalam dua fase pertama pemilu.
Konstitusi yang dirancang militer juga mengalokasikan seperempat kursi di kedua majelis untuk angkatan bersenjata. Parlemen gabungan nantinya akan memilih presiden, dan kepala junta Min Aung Hlaing tidak menutup kemungkinan untuk mengambil peran tersebut.
Sejumlah analis menilai militer merekayasa pemilu untuk membangun kesan legitimasi sipil atas kekuasaannya. Warga Yangon yang sama mengaku merasa tertekan untuk ikut memilih dan berencana memberikan suara kepada “partai mana pun kecuali USDP”, meski ia merasa sudah mengetahui arah hasil akhirnya.
