Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tengah yang semula dijadwalkan berlangsung pada 6–7 Maret 2026 di Kota Palu batal digelar. Penundaan ini terjadi setelah muncul penolakan dari DPC serta ratusan kader PPP se-Sulawesi Tengah yang menilai pelaksanaan Muswil dipaksakan tanpa komunikasi memadai dengan struktur partai di daerah.
Penolakan tersebut sempat memicu keributan di lokasi kegiatan. Para kader kemudian membubarkan agenda Muswil yang dinilai tidak memenuhi prinsip musyawarah dan kebersamaan dalam organisasi.
Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah Fairus Husein Maskati menyatakan penundaan Muswil merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh jajaran pengurus partai di daerah. Dalam pernyataan resminya, Fairus menyampaikan bahwa Muswil akan dijadwalkan ulang pada pekan pertama April 2026.
“Kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PPP di Jakarta, dengan hormat, bahwa situasi Ramadhan dan demi keutuhan dan kebesaran partai maka selaku seluruh DPC PPP se Sulawesi Tengah bersepakat bersama saudara Syarif Latadano bersepakat menunda dan menyelenggarakan kembali Musyawarah Wilayah pada pekan pertama bulan April 2026,” ujar Fairus dalam pernyataan resminya, dikutip Sabtu (6/3/2026).
Penolakan kader disebut bermula dari terbitnya Surat Keputusan DPP PPP yang menunjuk Syarif Latadano sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah dan Susana Vanderkley sebagai Sekretaris. Namun, Susana mengaku tidak pernah dimintai persetujuan atas penunjukan tersebut dan menyatakan telah mundur dari keanggotaan PPP.
Meski demikian, DPP PPP disebut tetap mendorong agar Muswil dilaksanakan. Undangan kegiatan juga dinilai mendadak dan tidak mencantumkan lokasi acara secara jelas, sehingga memunculkan kecurigaan di kalangan kader.
Usai pembubaran kegiatan, jajaran DPW dan seluruh DPC PPP se-Sulawesi Tengah menggelar musyawarah internal untuk mencari solusi demi menjaga soliditas partai. Fairus menegaskan keputusan penundaan diambil secara sadar oleh seluruh pihak yang terlibat.
“Demikian pernyataan ini dibuat secara benar dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun,” lanjutnya.
Kesepakatan penundaan Muswil ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Sulteng Fairus Husein Maskati, Sekretaris DPW Iman Sudirman, jajaran pengurus harian DPW, serta Syarif Latadano yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, kepengurusan DPW PPP Sulawesi Tengah kembali dipimpin oleh Fairus Husein Maskati sebagai Ketua DPW. Sementara itu, Syarif Latadano kembali menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah.
