Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (10/4/2026), dengan melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Forum tersebut dihadiri kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, jajaran kepala Bappeda atau Bapperida, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dari Pemerintah Kota Bengkulu, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi turut hadir sebagai bagian dari upaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi.
Musrenbang dibuka Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, didampingi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi dan Sekretaris Daerah Provinsi Herwan Antoni. Acara juga diisi arahan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang disampaikan secara daring.
Dalam arahannya, Bima Arya menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah daerah terhadap dinamika global. Ia menyoroti situasi geopolitik internasional, termasuk konflik Iran dan potensi gangguan di Selat Hormuz yang dinilai dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dunia.
Menurut Bima Arya, meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif stabil, pemerintah daerah diminta tidak lengah. Ia menilai kewaspadaan dan kesiapan menghadapi perubahan global menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif.
Ia juga menyampaikan sejumlah prinsip untuk menghadapi tantangan tersebut, antara lain konsistensi kebijakan lintas generasi, kemandirian daerah, kepemimpinan yang efektif, serta penguatan kolaborasi dan inovasi di berbagai sektor pembangunan.
Selain itu, Bima Arya memaparkan delapan klaster program prioritas nasional yang diharapkan menjadi pedoman daerah dalam perencanaan pembangunan. Prioritas itu meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan angka kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yuliswani memaparkan target pembangunan 2027, termasuk pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 6,5 persen. Pemerintah provinsi juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 11,30 persen, angka pengangguran menurun hingga 3,27 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,55 poin.
Yuliswani menegaskan target pembangunan kabupaten/kota perlu selaras dengan target provinsi agar arah pembangunan berjalan seirama dari pusat hingga daerah. Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto guna memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Musrenbang RKPD ini bertujuan menyelaraskan dan mengharmonisasikan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Forum tersebut menjadi wadah penyempurnaan rancangan awal RKPD agar menjadi dokumen final yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Hasil Musrenbang diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.
Adapun tema Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu 2027 adalah “Akselerasi Pemerataan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Infrastruktur, Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengembangan Daya Saing Daerah.” Tema ini menekankan dorongan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
