Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa laju transformasi digital di kawasan ASEAN tidak semestinya diukur semata dari kecanggihan teknologi yang diadopsi atau besarnya nilai ekonomi digital. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Pandangan itu disampaikan Meutya dalam diskusi bertajuk “Is ASEAN Moving Fast Enough?” pada ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos. Ia menilai persoalan utama bukan hanya seberapa cepat ASEAN bergerak, melainkan siapa yang merasakan manfaat dari percepatan tersebut serta ke mana arah transformasi digital dibawa.
Meutya mengatakan pembahasan mengenai percepatan digital selama ini kerap berfokus pada capaian adopsi akal imitasi (AI) dan besaran ekonomi digital. Padahal, tantangan bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN adalah memastikan akses teknologi yang merata bagi ratusan juta penduduk di kawasan.
“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujar Meutya di Davos, Swiss, dikutip Minggu (25/1).
Ia juga menekankan pentingnya prinsip inklusivitas sebagai elemen kunci dalam kesiapan digital. Menurut Meutya, pembangunan infrastruktur digital yang cepat perlu diiringi peningkatan literasi digital, terutama bagi generasi muda, agar potensi bonus demografi di Asia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya memaparkan upaya ASEAN merumuskan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital regional. Kerangka ini, kata dia, tidak hanya diposisikan sebagai perjanjian perdagangan, melainkan dirancang layaknya sebuah “sistem operasi” yang memperkuat integrasi dan konektivitas antarnegara.
Meutya menyebut implementasi interoperabilitas sudah terlihat melalui penggunaan sistem pembayaran digital QRIS yang kini dapat dimanfaatkan lintas negara, termasuk di Thailand dan Malaysia.
Di sisi lain, ia menilai sikap netral ASEAN menjadi modal strategis yang membuka peluang kerja sama teknologi dan investasi global. “Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia,” tegas Meutya.
