BERITA TERKINI
Menteri Keuangan 11 Negara Serukan Gencatan Senjata, Peringatkan Risiko Ekonomi dan Energi Global

Menteri Keuangan 11 Negara Serukan Gencatan Senjata, Peringatkan Risiko Ekonomi dan Energi Global

Menteri keuangan dari 11 negara menyerukan agar gencatan senjata dipertahankan, seraya memperingatkan bahwa eskalasi konflik dapat memicu dampak luas terhadap perekonomian dunia. Seruan itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang ditandatangani Inggris Raya bersama Australia, Jepang, Swedia, Belanda, Finlandia, Spanyol, Norwegia, Irlandia, Polandia, dan Selandia Baru.

Pernyataan tersebut terbit sehari setelah Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan global dengan mempertimbangkan dampak konflik yang sedang berlangsung. Para menteri menilai, kembalinya pertempuran, meningkatnya ketegangan, atau gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz akan menimbulkan risiko serius bagi keamanan energi global, rantai pasokan, dan stabilitas keuangan.

Kelompok itu juga menyoroti hilangnya nyawa yang mereka sebut “tidak dapat diterima” dalam beberapa pekan terakhir. Mereka menambahkan, sekalipun konflik dapat diselesaikan secara berkelanjutan, efek negatif terhadap pertumbuhan, inflasi, dan pasar dinilai masih akan terasa.

Dalam pernyataan yang sama, para menteri menyerukan pemulihan navigasi yang aman dan bebas di Selat Hormuz guna mengurangi tekanan pada harga energi dan biaya hidup, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves menegaskan bahwa menjaga gencatan senjata dan menghindari respons tergesa-gesa menjadi kunci untuk membatasi tekanan biaya hidup bagi rumah tangga. Ia sebelumnya juga mengkritik strategi Amerika Serikat dalam konflik tersebut.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump disebut terus menekan London, dengan menyarankan bahwa perjanjian perdagangan bilateral dapat dinegosiasikan ulang apabila Inggris tidak mendukung kampanye militer. Namun, Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan tidak akan menyerah pada tekanan untuk bergabung dalam konflik.

Terkait kebijakan ekonomi, para menteri berjanji menerapkan langkah dukungan yang tepat sasaran dan menjaga disiplin fiskal di tengah menyusutnya ruang anggaran setelah pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina. Mereka juga menyerukan agar negara-negara menghindari langkah proteksionis seperti kontrol ekspor atau penimbunan dalam rantai pasokan energi.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan kembali dukungan bagi Ukraina dan komitmen untuk mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Para menteri turut menekankan peran organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia dalam menilai dampak konflik serta menyalurkan bantuan darurat kepada negara-negara yang rentan.