Hubungan Amerika Serikat dan China kembali menjadi sorotan menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Korea Selatan pada Kamis (30/10/2025). Pertemuan ini berlangsung di tengah perpaduan rumit antara persaingan geopolitik, isu Taiwan, serta pembicaraan kesepakatan dagang yang masih menggantung.
Selama bertahun-tahun, China kerap disebut sebagai satu-satunya isu yang relatif menyatukan kubu politik di Washington. Namun, dinamika itu dinilai berubah di bawah kepemimpinan Trump. Di satu sisi, Trump tetap mengambil sikap keras terhadap Beijing, tetapi di sisi lain ia beberapa kali melontarkan pujian kepada Xi.
Dalam wawancara dengan Fox News saat kampanye bulan lalu, Trump menyebut Xi sebagai sosok “brilian” yang “memimpin 1,4 miliar orang dengan tangan besi.” Ia juga mengatakan, “Tidak ada seorang pun di Hollywood yang seperti orang ini.” Trump turut menilai kemungkinan invasi China ke Taiwan sebagai sesuatu yang “tidak akan terjadi,” sembari menekankan kuatnya hubungan pribadi di antara keduanya.
Dari sisi agenda, Trump disebut akan mendorong kesepakatan dagang baru antara dua ekonomi terbesar dunia itu. Saat kampanye, ia sempat mengancam akan menaikkan tarif, tetapi belakangan memberi sinyal ingin membuka ruang negosiasi. Kedua pihak juga baru menyelesaikan pembicaraan pendahuluan di Kuala Lumpur yang, menurut seorang diplomat AS, “berjalan konstruktif.”
Analis Brookings Institution sekaligus mantan penasihat utama China pada era Barack Obama, Ryan Hass, menilai Trump berorientasi pada kesepakatan. Namun ia menyebut birokrasi AS tetap memandang Beijing sebagai pesaing strategis. Hass juga menilai Beijing tidak tertarik pada “era keemasan” kerja sama ekonomi baru. “China ingin memposisikan diri di pusat dan mendorong AS ke pinggiran,” katanya.
Sementara itu, analis Stimson Center Yun Sun menilai China berhati-hati terhadap gaya diplomasi Trump, tetapi melihat pendekatan presiden AS tersebut lebih “transaksional” dan masih bisa dinegosiasikan. Menurut Sun, Beijing memahami Trump lebih fleksibel dibanding Presiden Joe Biden dalam memberi konsesi. Ia mencontohkan penolakan pemerintahan Trump sebelumnya terhadap kunjungan transit Presiden Taiwan Lai Ching-te di New York—langkah yang disebut disambut positif oleh Beijing.
Meski ruang kompromi di sektor ekonomi terbuka, isu Taiwan tetap dipandang sebagai ujian paling sensitif. Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS yang kini di CSIS, Henrietta Levin, menyebut belum jelas bagaimana Trump akan merespons tuntutan Xi terkait Taiwan. Ia menilai Trump kerap mengaitkan isu strategis dengan tawar-menawar ekonomi.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang dikenal mendukung Taiwan menegaskan AS tidak akan “meninggalkan Taiwan” demi kesepakatan dagang dengan China.
Pertemuan di Korea Selatan ini berpotensi menjadi momen diplomatik penting pertama sejak hubungan AS–China memburuk akibat perang dagang dan konflik terkait Taiwan. Jika Trump kembali mengedepankan gaya negosiasi personal, peluang kesepakatan terbatas di sektor perdagangan dinilai dapat muncul. Namun isu strategis seperti Taiwan dan militerisasi Laut China Selatan disebut tetap sulit untuk dikompromikan.
