Kuala Lumpur — Menjelang peringatan sembilan tahun putusan arbitrase Laut China Selatan pada 12 Juli 2025, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kembali menegaskan penolakan Beijing terhadap keputusan pengadilan internasional pada 2016 yang membatalkan klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri Asia Timur di Kuala Lumpur, Wang menyebut putusan tersebut sebagai “lelucon” yang menurutnya “direkayasa dan dimanipulasi oleh kekuatan eksternal”. Ia menilai tujuan pihak-pihak tersebut adalah “mengacaukan Laut China Selatan demi keuntungan mereka sendiri”.
Wang juga menuding pengadilan di Den Haag telah melampaui wewenangnya dan menyalahgunakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Menurutnya, perkara itu menyangkut kedaulatan dan batas maritim, sehingga berada di luar yurisdiksi UNCLOS.
Putusan arbitrase tahun 2016 memenangkan sebagian besar klaim Filipina. Dalam putusannya, tribunal menyatakan Tiongkok tidak memiliki hak historis atas wilayah yang disengketakan dan menolak validitas sembilan garis putus-putus yang menjadi dasar klaim Beijing. Tribunal juga menyatakan tidak ada fitur di Kepulauan Spratly yang memenuhi syarat sebagai “pulau” sehingga tidak dapat dijadikan dasar zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta menilai kegiatan reklamasi lahan yang dilakukan Tiongkok merusak lingkungan.
Meski demikian, Wang menegaskan Tiongkok tetap berpegang pada prinsip “empat tidak” terhadap putusan tersebut: tidak menerima, tidak ikut serta, tidak mengakui, dan tidak melaksanakan hasil arbitrase. Ia menilai tribunal telah merusak tatanan hukum laut internasional dengan menyalahgunakan mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS.
Wang turut mengkritik gugatan yang diajukan Filipina, yang menurutnya cacat secara hukum karena diajukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Beijing. Ia menuduh Manila melanggar komitmen bilateral serta Deklarasi Perilaku Pihak-Pihak di Laut China Selatan (DoC) yang menyerukan penyelesaian damai melalui dialog.
Di sisi lain, Wang menyatakan Tiongkok akan terus mempercepat negosiasi kode etik (code of conduct) Laut China Selatan bersama ASEAN. Namun ketegangan disebut meningkat seiring kabar bahwa pemerintahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan arbitrase baru ke PBB.
Wang juga mengecam putusan tribunal yang mengklasifikasikan Pulau Taiping (Itu Aba) sebagai entitas non-pulau. Ia menyebut pulau seluas 0,5 kilometer persegi itu memiliki sumber air tawar dan kehidupan manusia yang menetap, sehingga keputusan tersebut dinilainya “keliru dan cacat fatal”.
Di tengah meningkatnya kehadiran militer Tiongkok dan ketegangan maritim di kawasan, Wang kembali menegaskan Beijing tidak akan mengalah dalam isu kedaulatan. “Semua upaya untuk menimbulkan kerusuhan atau menabur perpecahan pada akhirnya akan gagal,” ujarnya.
