Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan pesat negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok kerap dibandingkan dengan stagnasi relatif yang dialami banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Kontras ini memunculkan pertanyaan tentang faktor penentu keberhasilan pembangunan: apakah semata-mata soal kekayaan sumber daya alam, atau justru kualitas institusi dan tata kelola negara.
Sejumlah kajian menekankan bahwa kemajuan ekonomi dan sosial lebih banyak ditentukan oleh kekuatan institusi dan efektivitas pemerintahan. Dalam kerangka ini, ketertinggalan di sebagian negara dunia Islam dipandang sebagai persoalan struktural yang membutuhkan pembacaan lebih mendalam, bukan sekadar masalah potensi alam yang belum tergarap.
Asia Timur dinilai berhasil membangun fondasi pembangunan melalui disiplin kolektif, etos kerja tinggi, serta orientasi kebijakan jangka panjang. Jepang, misalnya, mampu bangkit dari kehancuran pasca-Perang Dunia II dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi global melalui perencanaan industri yang sistematis. Korea Selatan juga mencatat transformasi cepat lewat strategi industrialisasi yang terarah dan berbasis ekspor, memperlihatkan peran negara yang kuat dalam mengarahkan pembangunan.
Di sisi lain, banyak negara di dunia Islam masih menghadapi persoalan seperti korupsi, lemahnya institusi, dan konflik politik berkepanjangan. Indonesia disebut masih berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih efektif. Lemahnya institusi ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas pembangunan, sehingga potensi besar yang dimiliki belum sepenuhnya termanfaatkan.
Pendidikan menjadi salah satu pembeda yang menonjol. Negara-negara Asia Timur menjadikan pendidikan sebagai prioritas, dengan sistem yang kompetitif dan menekankan meritokrasi. Sementara itu, di banyak negara Muslim, tantangan yang muncul berkaitan dengan mutu pendidikan yang belum merata dan dinilai kurang relevan dengan kebutuhan zaman. Kondisi ini berpengaruh pada daya saing sumber daya manusia.
Selain pendidikan, budaya kerja juga kerap disebut sebagai variabel penting. Asia Timur dikenal dengan etos kerja tinggi, disiplin, dan orientasi pada kualitas, yang memperkuat produktivitas secara konsisten. Sebaliknya, sejumlah negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam membangun budaya kerja yang kuat dan berkelanjutan, yang kemudian berkontribusi pada kesenjangan kinerja ekonomi.
Dari sisi politik, stabilitas dan kesinambungan kebijakan dipandang sebagai kunci. Di Asia Timur, kebijakan pembangunan dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang. Sementara itu, dinamika politik di banyak negara Muslim dinilai kerap mengganggu kontinuitas kebijakan, sehingga menghambat proses pembangunan berkelanjutan.
Dalam memanfaatkan globalisasi, Asia Timur juga dinilai lebih berhasil menjadikannya peluang untuk memperkuat ekonomi domestik. Mereka mengembangkan industri manufaktur dan teknologi berdaya saing tinggi. Sebaliknya, banyak negara Muslim masih bergantung pada ekspor komoditas mentah, yang membuat perekonomian lebih rentan terhadap fluktuasi global.
Secara historis, dunia Islam pernah menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Namun, kejayaan tersebut tidak berlanjut hingga era modern, dengan munculnya stagnasi dalam pengembangan ilmu dan inovasi. Sejumlah analis menilai faktor kultural dan politik turut memengaruhi dinamika tersebut, sehingga dunia Islam tertinggal dalam ekonomi berbasis pengetahuan.
Ketimpangan dalam sistem ekonomi global juga disebut memperparah kondisi. Negara-negara maju dinilai cenderung mendominasi sistem ekonomi dunia, sementara negara berkembang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Situasi ini membatasi ruang gerak banyak negara Muslim untuk tumbuh lebih cepat.
Pada akhirnya, ketertinggalan Indonesia dan dunia Islam dipotret sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari kualitas institusi, pendidikan, budaya kerja, stabilitas politik, hingga posisi dalam ekonomi global. Sementara keberhasilan Asia Timur menunjukkan bahwa transformasi besar dapat dicapai melalui penguatan institusi, prioritas pendidikan, serta strategi pembangunan yang konsisten dalam jangka panjang.
