Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya tidak akan menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan meski mendapat protes dari Tiongkok. Ia menyatakan aktivitas tersebut dilakukan di wilayah Malaysia dan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau memicu permusuhan.
“Tentu saja, kami harus beroperasi dalam perairan kami dan memastikan diperolehnya keuntungan ekonomi, termasuk pengeboran minyak, dalam wilayah kami,” kata Anwar pada September 2024. Ia menambahkan Malaysia tetap terbuka untuk berdiskusi dengan pihak Tiongkok, namun hal itu tidak berarti Kuala Lumpur harus menghentikan operasi yang diklaim berada dalam wilayahnya. “Kami tidak pernah menolak kemungkinan berdiskusi,” ujarnya. “Tapi bukan berarti kami harus menghentikan operasi dalam wilayah kami.”
Dalam sengketa Laut Cina Selatan, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah perairan tersebut, termasuk area yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pantai Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Klaim ini kerap mempersulit upaya eksplorasi energi negara-negara di kawasan.
Berdasarkan hukum internasional, suatu negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam di perairan yang berada dalam ZEE-nya. Pada 2016, sebuah mahkamah internasional menolak klaim ekspansif Tiongkok dan menyatakan klaim tersebut tidak sah secara hukum, namun Beijing tetap mengabaikan putusan itu.
Di Malaysia, perusahaan energi milik negara Petronas mengoperasikan ladang minyak dan gas di Laut Cina Selatan dalam ZEE Malaysia. Kegiatan tersebut dilaporkan pernah menghadapi gangguan dari kapal-kapal Tiongkok.
Anwar menyebut Tiongkok telah mengirimkan “satu atau dua” nota protes yang meminta Malaysia menghentikan eksplorasi minyaknya. Namun, ia menekankan pemerintah akan terus menjelaskan posisi Malaysia kepada Beijing sambil melanjutkan kegiatan eksplorasi yang berlangsung.
