Pemerintah Malaysia memasukkan penekanan baru terkait kesiapan pertahanan di Laut China Selatan dalam Rencana Pembangunan Malaysia ke-13, dokumen peta jalan pembangunan lima tahunan yang memuat sasaran umum pertumbuhan ekonomi dan agenda nasional lainnya.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, saat mengajukan rencana tersebut di parlemen pada 31 Juli 2025, menyatakan bahwa “kesiapan untuk menghadapi kedaulatan dan ancaman keamanan di Laut China Selatan akan diintensifkan secara lebih komprehensif.” Pernyataan ini dinilai sejumlah pengamat sebagai bagian yang menonjol karena secara spesifik menyebut kawasan perairan yang disengketakan dan kaya sumber daya.
Sejumlah analis menilai, dibanding Rencana Pembangunan Malaysia ke-12 yang diajukan pada 2021 dan lebih menekankan peningkatan kemampuan pertahanan secara umum, penyebutan Laut China Selatan dalam rencana terbaru dapat mengindikasikan penajaman fokus kebijakan. Mereka berpendapat pemerintah berpotensi mengalokasikan anggaran khusus untuk pemantauan yang lebih efektif atas wilayah sumber daya lepas pantai Malaysia, sementara militer didorong untuk meningkatkan kemampuan dengan sumber daya yang lebih terbatas, termasuk kemungkinan menambah pembelian kendaraan udara tak berawak (UAV).
Peneliti Program Asia Tenggara di Lowy Institute, Australia, Abdul Rahman Yaacob, menyebut Rencana Malaysia ke-13 pada dasarnya merupakan rencana ekonomi strategis, namun ia terkejut isu kedaulatan ikut dimasukkan. Meski demikian, ia menilai kekhawatiran Malaysia terkait Laut China Selatan bukan hal yang mengejutkan karena negara tersebut telah membangun kemampuan militer di Malaysia Timur.
Dalam konteks penguatan postur keamanan, Putrajaya dilaporkan sedang menambah radar jarak jauh, drone berdaya tahan lama, serta membangun pangkalan angkatan laut baru di Sarawak yang diharapkan mampu meluncurkan kapal selam.
Para pengamat juga mengaitkan rujukan yang tidak biasa terhadap Laut China Selatan dalam dokumen nasional penting itu dengan tekanan berkelanjutan dari angkatan laut Tiongkok serta persoalan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia, termasuk di lepas pantai Kalimantan dan pesisir timur Semenanjung Malaysia.
Namun, para ahli tidak memperkirakan fokus baru tersebut akan mengubah sikap non-konfrontatif yang selama ini dianut Malaysia dalam sengketa Laut China Selatan. Mereka menilai Malaysia akan tetap memprioritaskan hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara penggugat demi keuntungan ekonomi bersama.
Di Laut China Selatan, Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah perairan tersebut. Sejumlah negara ASEAN juga memiliki klaim, antara lain Brunei, Filipina, dan Vietnam.
Direktur Program Studi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan di Institut Studi Strategis & Internasional (ISIS) Malaysia, Thomas Daniel, menilai Tiongkok merupakan “faktor besar” di balik langkah Malaysia memasukkan Laut China Selatan dalam peta jalan pembangunan lima tahunnya, tetapi bukan satu-satunya alasan. Menurutnya, Tiongkok adalah satu-satunya pemain di Laut China Selatan yang memiliki kemampuan untuk mengubah status quo, dan Malaysia selama bertahun-tahun menghadapi tekanan yang sangat konstan dari Republik Rakyat Tiongkok.
Daniel menambahkan, tantangan besar lain bagi Malaysia adalah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur oleh armada penangkap ikan Vietnam. Ia mengatakan, jika berbicara dengan pejabat Malaysia, persoalan ini bisa jadi lebih mengganggu mereka dibanding tekanan dari Tiongkok.
