KUALALUMPUR — Malaysia menempatkan keamanan maritim sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional dalam Rencana Malaysia ke-13 (RMK 13) untuk periode 2026–2030. Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran terkait tekanan dari China di Laut China Selatan serta maraknya penangkapan ikan ilegal oleh kapal Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan di Laut China Selatan akan ditingkatkan secara lebih komprehensif. Pernyataan itu disampaikan Anwar di hadapan anggota parlemen pada 31 Juli lalu.
Peneliti Program Asia Tenggara di Lowy Institute, Australia, Abdul Rahman Yaacob, menilai penguatan sektor pertahanan sebenarnya pernah disinggung dalam Rencana Malaysia ke-12 pada 2021, namun masih bersifat umum. Menurutnya, penyebutan secara spesifik wilayah laut yang disengketakan dalam pernyataan terbaru Anwar dapat memiliki makna yang lebih mendalam.
Yaacob memperkirakan pemerintah Malaysia berpotensi mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan efektivitas pemantauan wilayah sumber daya lepas pantai di perairan sengketa, memaksimalkan sumber daya militer dalam menghadapi ancaman di kawasan strategis tersebut, atau menambah pengadaan kendaraan udara nirawak (UAV). Ia juga menyoroti bahwa RMK 13 pada dasarnya merupakan rencana ekonomi strategis, namun turut memasukkan isu kedaulatan.
Sikap pemerintah Malaysia terhadap klaim China di Laut China Selatan sebelumnya juga terlihat dalam pernyataan Anwar pada April lalu. Saat itu, Anwar menegaskan Malaysia tidak akan menghentikan eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan meski Beijing menyampaikan klaim bahwa aktivitas tersebut melanggar wilayahnya. Anwar menyatakan eksplorasi tersebut berada di wilayah Malaysia dan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau menimbulkan permusuhan, sembari menegaskan kemungkinan untuk berdiskusi tetap terbuka tanpa harus menghentikan operasi.
Perusahaan energi milik negara Malaysia, Petronas, mengoperasikan ladang minyak dan gas di Laut China Selatan dalam ZEE Malaysia dan disebut telah menghadapi gangguan dari kapal-kapal China. Anwar juga menyampaikan bahwa China telah mengirimkan “satu atau dua” nota protes agar Malaysia menghentikan eksplorasi, namun ia menekankan pemerintah akan terus menjelaskan posisi Malaysia kepada Beijing.
Dalam dokumen RMK 13, prioritas pembangunan pertahanan Malaysia juga disebut terkait keamanan perbatasan. Malaysia dilaporkan terus membangun kekuatan militernya di Malaysia Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat postur pertahanan.
Pada Oktober tahun lalu, Malaysia dilaporkan mengincar penguatan pertahanan di Laut China Selatan melalui pembangunan pangkalan angkatan laut baru di Bintulu, Sarawak, yang diperkirakan beroperasi pada 2030. Lokasi fasilitas tersebut disebut berjarak kurang dari 150 kilometer dari Luconia Shoals yang disengketakan, yang dikenal di Malaysia sebagai Beting Patinggi Ali. Area itu diklaim oleh Beijing, namun berada dalam ZEE Malaysia sejauh 200 mil laut.
Yaacob juga menulis bahwa pada 2021, Washington memberikan kontrak kepada Lockheed Martin untuk memasok radar jarak jauh kepada Malaysia melalui program Building Partner Capacity. Radar yang ditempatkan di Malaysia Timur itu disebut memungkinkan Malaysia memantau hingga 470 kilometer ke arah Laut China Selatan. Bentuk dukungan lain yang disebut termasuk bantuan peningkatan kemampuan pengangkutan udara melalui Latihan Keris Strike 2024, serta persetujuan pada 2025 untuk mentransfer dan meningkatkan perangkat lunak pesawat tempur F/A-18 Malaysia.
