Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengibaratkan ASEAN saat ini seperti berada di persimpangan jalan. Menurutnya, dinamika geopolitik dan berbagai konflik yang berkembang belakangan dapat mengancam persatuan kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam Seminar Nasional ASEAN 2023 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7). Ia menyinggung dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan ekonomi dan kesehatan, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan, serta situasi di Myanmar yang dinilai belum membaik.

Lima tantangan bagi ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia

Mahfud mengatakan Indonesia yang tengah memegang Keketuaan ASEAN menghadapi lima tantangan yang tidak mudah.

• Rivalitas negara-negara besar. Mahfud menilai ASEAN harus mengatasi dampak rivalitas Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRT) yang kian tajam. Rivalitas yang semula berawal dari ekonomi disebut telah menjalar ke ranah politik dan militer. Ia menekankan bahwa AS dan RRT sama-sama mitra strategis penting bagi ASEAN. RRT disebut menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 14 tahun berturut-turut, dengan volume perdagangan pada 2022 mencapai rekor USD722 miliar. Sementara AS disebut sebagai penyumbang investasi asing langsung (foreign direct investment) terbesar, dengan nilai pada 2022 mencapai USD40 miliar. Dalam situasi tersebut, Mahfud menilai ASEAN perlu memperkuat sentralitas dan kesatuan agar tidak terpecah oleh pengaruh eksternal.
• Konflik Rusia-Ukraina. Mahfud menyebut konflik yang tak berkesudahan itu berdampak global, antara lain memicu krisis energi dan pangan, inflasi, serta gejolak harga minyak mentah dunia. Ia juga menilai konflik tersebut meningkatkan ketegangan antara Rusia dan AS beserta sekutunya, serta mempertegas persaingan kekuatan besar. Mahfud menambahkan konflik itu turut mendorong perubahan dinamika global, termasuk semakin dekatnya hubungan Rusia dan RRT.
• Krisis di Myanmar. Mahfud menyoroti situasi konflik dan krisis di Myanmar. Ia menyebut konsensus lima poin telah disepakati, namun belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam implementasinya hingga dua tahun setelah kesepakatan.
• Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mahfud menyampaikan Indonesia membentuk tim gugus pemberantasan TPPO untuk merespons kejahatan lintas batas. Ia menyebut dalam periode 5 Juni–5 Juli pemerintah menyelamatkan 1.943 korban dan menangkap serta menetapkan 658 orang sebagai tersangka. Namun ia menilai angka itu masih kecil mengingat dari 9,6 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI), sekitar 4,6 juta tercatat bekerja di luar negeri secara ilegal. Mahfud menekankan perlunya kerja sama karena kejahatan lintas batas melibatkan jaringan internasional. Melalui forum APAC (Asia Pacific Affairs Council), Indonesia mengingatkan ASEAN bahwa isu TPPO merupakan masalah bersama yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi, termasuk kerja sama antarpenegak hukum.
• Keamanan maritim. Mahfud menyebut dua pertiga wilayah ASEAN merupakan laut yang menyimpan potensi kekayaan alam, namun juga memicu konflik akibat klaim wilayah yang tumpang tindih, terutama di Laut China Selatan. Ia menambahkan sekitar 50% arus perdagangan dan jalur distribusi energi dunia melewati perairan ASEAN.

Mahfud: ASEAN harus efektif, relevan, dan bermanfaat

Meski menghadapi berbagai tantangan, Mahfud menyatakan Indonesia sebagai ketua ASEAN harus tetap optimistis bahwa ASEAN akan tetap relevan ke depan. Ia menekankan tiga hal utama yang perlu dilakukan: ASEAN harus lebih efektif dengan pendekatan yang transformatif, cepat, dan berorientasi pada kebaikan bersama; ASEAN harus relevan dalam menjawab tantangan terkini dan mendatang; serta ASEAN harus bermanfaat bagi masyarakat di kawasan.

Pandangan pakar: gaya kepemimpinan perlu dievaluasi

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Rizky Ramadhan, menyatakan sependapat dengan pandangan Mahfud bahwa ASEAN seolah berada di persimpangan jalan seiring meningkatnya konflik geopolitik global. Ia bahkan mempertanyakan apakah ASEAN masih dianggap penting oleh negara-negara anggotanya.

Rizky mencontohkan krisis Myanmar yang dinilainya tidak kunjung usai. Menurutnya, Myanmar seakan tidak membutuhkan ASEAN karena tidak melihat manfaatnya. Ia menilai ASEAN kerap memosisikan negara anggota yang bermasalah seakan bukan lagi bagian keluarga, sehingga gaya kepemimpinan ASEAN perlu dievaluasi dan diubah agar organisasi tidak semakin lemah dan irelevan.

Rizky juga menekankan pentingnya ASEAN lebih mendengarkan aspirasi negara-negara anggotanya dibandingkan lebih mengutamakan aspirasi mitra. Ia menilai ASEAN perlu memiliki sikap sendiri yang mengutamakan kesatuan, serta tidak bersikap keras atau konfrontatif terhadap negara anggota yang sedang menghadapi persoalan.