Tahun 2026 menjadi tahun pertama pelaksanaan perekrutan dinas militer di Vietnam di bawah model pemerintahan daerah dua tingkat. Untuk memastikan proses rekrutmen warga negara berjalan ketat, demokratis, transparan, sesuai prosedur dan hukum, serta seragam secara nasional, Departemen Personel Militer di bawah Staf Umum Tentara Rakyat Vietnam (Kementerian Pertahanan Nasional) memperkenalkan lima poin baru yang mulai berlaku pada tahun tersebut.
1. Pendaftaran wajib militer dan pengelolaan warga usia wajib militer
Mulai 2026, pendaftaran wajib militer dapat dilakukan secara langsung maupun daring. Selain itu, masa pendaftaran dipersingkat dari 10 hari menjadi 5 hari. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari implementasi Resolusi No. 57-NQ/TW tertanggal 22 Desember 2024 terkait terobosan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital nasional, sekaligus mendukung Proyek Pemerintah 06. Langkah tersebut ditujukan untuk memudahkan warga menjalankan prosedur administrasi terkait wajib militer dan mendorong reformasi administrasi dalam pelaksanaannya.
2. Perubahan kewenangan seleksi awal, pemeriksaan kesehatan, dan pemanggilan
Dalam pengaturan baru, Ketua Komite Rakyat Provinsi menetapkan jumlah serta daftar warga negara yang dipanggil untuk dinas militer dan bertugas di Pasukan Keamanan Publik Rakyat. Keputusan ini diambil berdasarkan usulan Dewan Wajib Militer Provinsi, menggantikan kewenangan yang sebelumnya berada pada Ketua Komite Rakyat Distrik.
Di tingkat komune, Ketua Komite Rakyat Komune berwenang memutuskan seleksi awal warga negara, pemeriksaan kesehatan untuk dinas militer, serta pemanggilan wajib militer. Kewenangan ini menggantikan peran yang sebelumnya dipegang oleh komandan komando militer tingkat distrik dan kepala kepolisian tingkat distrik.
3. Penyesuaian tanggung jawab lembaga, organisasi, dan individu
Seiring penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat, tanggung jawab Komite Rakyat di berbagai tingkatan dalam proses rekrutmen 2026 mengalami perubahan. Tingkat komune disebut memegang tanggung jawab langsung atas seluruh tahapan rekrutmen, mulai dari pemanggilan untuk seleksi awal, pemanggilan untuk pemeriksaan kesehatan, hingga pemanggilan untuk pendaftaran.
Sementara itu, komando pertahanan regional bertugas membimbing dan membantu pelaksanaan perekrutan di daerah, serta secara langsung mengatur penyerahan dan penerimaan pasukan, koordinasi infiltrasi, finalisasi penghitungan pasukan, penggantian (jika ada), dan upacara penyerahan pasukan sesuai keputusan Ketua Komite Rakyat provinsi. Komando ini juga mengoordinasikan penanganan kasus desersi.
Di tingkat provinsi, tanggung jawab mencakup pengorganisasian penyerahan warga sipil kepada unit militer penerima dan pelaksanaan upacara penyerahan, yang diselenggarakan oleh komando pertahanan regional.
4. Tanggung jawab unit penerima
Mulai 2026, unit setingkat resimen dan yang setara diwajibkan berkoordinasi erat dengan komando pertahanan regional dan Komite Rakyat komune setempat. Koordinasi ini mencakup kesepakatan target perekrutan, jangka waktu peninjauan berkas, finalisasi jumlah pasukan, serta penyelenggaraan upacara dan prosedur serah terima pasukan, penempatan pasukan (jika ada), dan verifikasi standar rekrutan baru.
Batas waktu peninjauan standar rekrutan baru juga diperpanjang dari 7 hari menjadi 10 hari sejak tanggal perekrutan. Unit penerima diwajibkan menyelenggarakan peninjauan dan menyelesaikan penggantian bila diperlukan, serta berkoordinasi dengan komando pertahanan regional dan Komite Rakyat di tingkat kecamatan untuk pelaksanaannya.
5. Pengaturan koordinasi penyerahan dan penerimaan pasukan
Komando pertahanan regional akan berkoordinasi dengan Komite Rakyat komune di wilayahnya untuk mengatur penyerahan pasukan kepada unit penerima setingkat resimen dan yang setara.
Sejalan dengan perubahan tersebut, daerah diminta memperkuat kepemimpinan dan bimbingan komite Partai serta pemerintah daerah, mendorong peran dewan layanan militer di semua tingkatan, sektor, dan organisasi politik-sosial, serta mempertegas tanggung jawab lembaga militer tingkat provinsi dan komune dalam fungsi penasihat dan usulan. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan perekrutan juga ditekankan.
Selain itu, bimbingan, inspeksi, dan pengawasan disebut perlu diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini, menindak tegas pelanggaran dalam perekrutan, serta mencegah korupsi dan pelecehan.
