Jakarta — Asia Tenggara kembali menjadi salah satu titik perhatian dalam persaingan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, seiring kedua negara memperluas intensitas dan skala latihan militernya di kawasan. Di tengah arus latihan bersama dan kerja sama pertahanan yang kian ramai, negara-negara ASEAN menghadapi dilema lama: menjaga netralitas strategis atau terseret untuk condong pada salah satu kekuatan besar.
Peta aktivitas militer yang dipublikasikan Newsweek pada Oktober 2025 menggambarkan bentangan latihan di kawasan, mulai dari Super Garuda Shield yang digelar Indonesia bersama AS dan 12 negara mitra, hingga latihan Peace and Friendship 2025 yang dipimpin Tiongkok dan Malaysia di perairan Laut Natuna Selatan. Dalam kerangka yang lebih luas, sebuah artikel berjudul “From High Seas to Highlands: Framing U.S. Defense Strategy with Southeast Asia’s Geographies” menekankan bahwa AS memandang Asia Tenggara sebagai kawasan paling signifikan dalam kompetisi AS-Tiongkok karena pertumbuhan ekonomi, posisi geografis, dan potensi pengaruhnya.
Laporan Newsweek mencatat, AS meningkatkan latihan multilateral berskala besar, termasuk latihan “Sama-Sama” di Palawan, Filipina, yang berlangsung sejak awal Oktober. Latihan itu melibatkan sejumlah sekutu dan mitra—Australia, Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, Selandia Baru, dan Thailand—selain Filipina dan AS. Fokusnya mencakup interoperabilitas angkatan laut, patroli bersama, serta simulasi respons terhadap keamanan regional.
Di sisi lain, Tiongkok juga menjalankan rangkaian latihan bilateral dan multilateral, termasuk Exercise Peace and Friendship di Malaysia. Latihan ini menonjolkan aspek bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana serta patroli maritim—pendekatan yang lebih “lunak” dalam penyampaian ke publik—namun tetap melibatkan pengerahan kekuatan laut dan udara. Sepanjang tahun yang sama, Tiongkok disebut telah melakukan latihan dengan sejumlah negara ASEAN, yakni Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Menurut IISS dalam Asia-Pacific Regional Security Assessment 2025, jumlah latihan militer gabungan di kawasan meningkat 47 persen dalam lima tahun terakhir. Lonjakan ini dinilai bukan hanya mencerminkan peningkatan kesiapan pertahanan, tetapi juga menunjukkan pergeseran kontestasi geopolitik di Indo-Pasifik yang semakin kompleks.
Data yang dirangkum dari IISS, RAND, dan ISEAS (2025) menunjukkan 9 negara ASEAN berpartisipasi dalam latihan bersama AS, sementara 7 negara ASEAN berpartisipasi dalam latihan bersama Tiongkok. Tiga negara—Indonesia, Singapura, dan Vietnam—dicatat memiliki proyeksi maritim penuh. Di saat yang sama, 78 persen elit ASEAN dalam survei ISEAS 2025 disebut “tidak ingin memilih sisi”. Proyeksi kenaikan anggaran pertahanan ASEAN pada 2024–2028 diperkirakan mencapai 35 persen, dengan fokus latihan terbesar pada bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana (HADR), keamanan maritim, serta interoperabilitas.
Dalam konteks ini, banyak negara ASEAN cenderung menempuh strategi menyeimbangkan (hedging): tidak berpihak secara terbuka, namun memanfaatkan kerja sama dengan kedua kekuatan besar sesuai kepentingan nasional. RAND, dalam Competition in the Gray Zone, memandang dinamika tersebut sebagai bagian dari kompetisi jangka panjang yang berpotensi meningkatkan ketegangan meski tetap menghindari perang terbuka.
Sejumlah analis menilai strategi fleksibel akan tetap menjadi corak utama kawasan. Euan Graham dari Lowy Institute menyebut Asia Tenggara berada dalam “hedging mode”, yakni berinteraksi dengan kedua pihak sambil menjaga opsi tetap terbuka. Sementara Michael Green dari CSIS menilai multipolaritas Asia akan tetap “cair dan berantakan”, tidak menyerupai model aliansi yang kaku.
Namun, strategi menyeimbangkan juga membawa risiko. Pertama, negara-negara ASEAN dapat terseret ke konflik proksi bila persaingan AS dan Tiongkok semakin agresif, karena latihan yang semula defensif dapat dipersepsikan sebagai dukungan politik dan memicu tekanan. RAND mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi coercion di wilayah abu-abu (grey-zone). Kedua, keterbatasan kapabilitas domestik. IISS menilai banyak angkatan bersenjata ASEAN belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk operasi maritim yang kompleks, sehingga ketergantungan pada latihan dan dukungan mitra dapat berujung pada keterikatan pilihan politik. Ketiga, faktor persepsi domestik dan dampak geopolitik dengan negara tetangga. Kehadiran latihan asing di perairan sensitif dapat memunculkan reaksi publik dan memicu gesekan dengan pihak lain yang memiliki klaim beririsan.
Indonesia dan Malaysia kerap dijadikan contoh bagaimana negara kawasan mencoba memadukan kepentingan pertahanan dan diplomasi. Indonesia memperluas Super Garuda Shield bersama AS, namun tetap menjaga kerja sama keamanan maritim dengan Tiongkok. Malaysia memperdalam latihan Peace and Friendship dengan penekanan pada bantuan kemanusiaan sebagai bentuk pragmatisme di tengah tekanan geopolitik.
IISS dan RAND merekomendasikan sejumlah langkah untuk mengurangi risiko dan memperkuat posisi kawasan, yakni transparansi latihan, diversifikasi mitra pertahanan, serta penguatan industri militer domestik. Upaya ini dinilai penting agar ASEAN dapat bertindak sebagai aktor strategis, bukan semata arena perebutan pengaruh.
Bagi Indonesia, tantangan tersebut terkait langsung dengan posisi geografisnya sebagai negara kepulauan besar dengan jalur strategis seperti Selat Malaka, Natuna, dan kawasan Laut China Selatan. Analisis IISS menyebut Indonesia berupaya memperoleh akses pada teknologi militer maju melalui kemitraan pertahanan, sembari menghindari penyempitan pilihan strategis.
Sejalan dengan pandangan Graham bahwa inti respons kawasan semestinya bertumpu pada para pihak pengklaim di Asia Tenggara sendiri, penguatan kapasitas dan otonomi kebijakan menjadi kunci agar kawasan tidak sekadar menjadi panggung rivalitas global. Pada akhirnya, meningkatnya latihan militer AS dan Tiongkok di Asia Tenggara dipandang sebagai ujian bagi negara-negara ASEAN untuk mempertahankan otonomi strategisnya—dengan mengelola hubungan, memperkuat kemampuan sendiri, dan memperluas mekanisme kooperatif guna mengurangi peluang salah persepsi.
