Sejumlah laporan internasional menunjukkan tren keamanan global cenderung memburuk dalam satu dekade terakhir. Global Peace Index secara konsisten mencatat penurunan tingkat perdamaian dunia, sementara World Economic Forum melalui Global Risks Report menempatkan konflik sosial, polarisasi politik, dan kejahatan sebagai risiko utama yang dinilai meningkat.
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia disebut berada pada posisi yang menarik. Meski merupakan negara besar dengan kompleksitas sosial, ekonomi, dan geografis yang tinggi, Indonesia dinilai relatif mampu menjaga stabilitas internal.
Haidar Alwi menyatakan stabilitas keamanan bukan sekadar indikator domestik, melainkan juga menjadi fondasi penting bagi persepsi global terhadap Indonesia sebagai negara yang layak investasi. Pernyataan itu disampaikan dalam rilisnya pada Senin, 4 Mei 2026.
Menurutnya, dalam berbagai kerangka analisis World Bank, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan masuknya investasi. Ia menambahkan, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, laju urbanisasi yang cepat, serta keragaman etnis dan agama yang tinggi sebagaimana tercermin dalam studi Pew Research Center, Indonesia secara teoritis memiliki profil risiko sosial yang besar.
Haidar menilai banyak negara dengan karakteristik serupa justru menghadapi konflik berkepanjangan, tingkat kriminalitas tinggi, atau bahkan kegagalan institusi keamanan. Namun, Indonesia dinilai relatif mampu mengelola potensi tersebut agar tidak berkembang menjadi instabilitas yang bersifat sistemik.
Dalam konteks itu, ia menekankan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai faktor penting. Menurutnya, Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga mengelola stabilitas sosial dalam spektrum yang luas, mulai dari keamanan jalanan hingga mitigasi konflik sosial berskala besar.
Ia juga merujuk data United Nations Office on Drugs and Crime yang menyebut negara dengan kompleksitas tinggi umumnya menghadapi tantangan serius dalam pengendalian kejahatan. Haidar menilai kemampuan Indonesia menjaga stabilitas relatif menunjukkan adanya kapasitas institusional yang bekerja secara konsisten.
Selain itu, ia menyoroti keterlibatan Polri dalam kerja sama internasional, termasuk melalui jaringan Interpol, yang menurutnya menempatkan Polri sebagai bagian dari arsitektur keamanan global, bukan semata aktor domestik.
Tantangan lain yang dinilai signifikan adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan sipil. Haidar menyebut banyak negara menghadapi dilema antara keamanan dan demokrasi, ketika peningkatan kontrol keamanan berujung pada erosi kebebasan. Namun, ia menyatakan berbagai indikator seperti yang disusun Freedom House dan Economist Intelligence Unit masih menempatkan Indonesia dalam kategori negara demokrasi yang berfungsi, meski menghadapi tekanan.
Haidar menegaskan stabilitas keamanan berpengaruh langsung terhadap proses politik dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, tanpa stabilitas, proses politik rentan terdistorsi oleh konflik dan kegiatan ekonomi dapat terhambat oleh ketidakpastian.
Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan menjaga stabilitas bukan kondisi statis, melainkan proses yang perlu terus ditingkatkan. Kompleksitas ancaman dinilai akan terus berkembang, baik dalam bentuk kejahatan berbasis teknologi, tekanan ekonomi global, maupun dinamika sosial domestik. Dalam perkembangan itu, ia menilai peran Polri tetap tidak dapat diabaikan sebagai penjaga ketertiban, pengelola risiko sosial, dan bagian dari sistem keamanan global yang terus berevolusi.
