Konflik militer antara Thailand dan Kamboja yang pecah sejak Kamis, 24 Juli 2025, menjadi ujian besar bagi ASEAN. Pertempuran bersenjata di perbatasan kedua negara tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas ASEAN dalam merespons krisis keamanan di kawasan Asia Tenggara.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Andrew Wiguna Mantong, menilai eskalasi ini menunjukkan lemahnya kapasitas ASEAN dalam merespons konflik di antara negara anggotanya. “Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja saat ini memiliki dampak serius terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ini mengguncang kepercayaan terhadap komitmen perdamaian antaranggota ASEAN,” kata Andrew saat dihubungi Tempo, Jumat, 25 Juli 2025.
Menurut Andrew, hingga kini belum tampak mekanisme damai ASEAN yang diaktifkan secara efektif meski bentrokan terbuka terjadi antara dua negara anggota. “Ini mencerminkan kelemahan institusional ASEAN dalam merespons krisis keamanan di dalam wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pasifnya lembaga-lembaga ASEAN dalam situasi ini. Mekanisme seperti High Council dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) disebut belum pernah digunakan, sementara Sekretaris Jenderal dan Ketua ASEAN dinilai hanya dapat bergerak jika diminta oleh pihak yang bertikai.
Andrew menilai konflik ini memperlihatkan keterbatasan peran institusional ASEAN ketika prinsip non-intervensi diterapkan secara kaku. Ia mendorong peninjauan ulang penerapan prinsip tersebut agar lebih fleksibel sehingga ASEAN tetap relevan sebagai penjaga perdamaian. “Jika konflik ini terus dibiarkan tanpa peran aktif ASEAN, kredibilitas prinsip sentralitas ASEAN akan runtuh,” katanya.
Konflik ini juga dinilai memiliki dampak langsung bagi Indonesia. Andrew menyebut terdapat lebih dari 130.000 warga negara Indonesia di Kamboja yang bekerja di sektor-sektor rentan seperti kasino dan platform daring. “Eskalasi konflik dapat membahayakan keselamatan mereka, baik melalui risiko keamanan fisik maupun ketidakpastian hukum dan sosial di negara tempat mereka bekerja,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi menarik keterlibatan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina, yang dapat memperdalam rivalitas di Asia Tenggara. Andrew juga menyinggung potensi dampak ekonomi, termasuk gangguan perdagangan dan investasi yang dapat merugikan Indonesia.
Dalam konteks diplomasi, Andrew menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap netral secara pasif. Ia menyebut Malaysia dan Singapura sudah menyatakan posisi mereka. “Jika Indonesia tidak menunjukkan inisiatif diplomatik, baik secara terbuka maupun tertutup, akan muncul kesan bahwa Indonesia abai atau kehilangan arah kepemimpinan regional,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan Indonesia pernah memainkan peran konstruktif saat menjadi Ketua ASEAN pada 2011 dalam krisis serupa. Menurutnya, ketika negara lain sudah menyampaikan sikap, ketiadaan suara Indonesia dapat menciptakan kekosongan yang bisa ditafsirkan negatif oleh pihak luar.
Sementara itu, laporan Al Jazeera per Jumat malam menyebut korban jiwa mencapai 15 orang di pihak Thailand dan satu orang di pihak Kamboja. Lebih dari 120.000 orang telah dievakuasi dari wilayah perbatasan kedua negara.
Thailand melaporkan 14 warga sipil dan satu tentara tewas, serta 30 warga sipil dan 15 tentara terluka. Pemerintah Thailand juga mengungsikan sekitar 100.672 orang dari empat provinsi perbatasan. Di sisi lain, Kamboja mengevakuasi sekitar 20.000 warga dari Provinsi Preah Vihear.
Konflik meletus di wilayah sengketa perbatasan yang sejak lama menjadi titik panas. Kedua pihak saling menyalahkan atas awal mula insiden, yang kemudian meningkat dari tembakan senapan ringan menjadi serangan artileri berat. Thailand dilaporkan mengerahkan jet tempur F-16 untuk membom wilayah Kamboja, sementara Kamboja meluncurkan roket jarak jauh ke daerah sipil Thailand.
Pada hari kedua, konflik disebut terus memburuk. Militer kedua negara terlibat saling serang menggunakan artileri berat di sejumlah titik perbatasan. Militer Thailand melaporkan serangan terjadi sebelum fajar di Provinsi Ubon Ratchathani dan Surin, serta menyebut Kamboja menggunakan artileri dan sistem roket BM-21 buatan Rusia dalam serangan balasan.
Situasi ini juga mendorong Thailand menetapkan status darurat militer di delapan distrik perbatasan. Pengumuman disampaikan oleh Komandan Komando Pertahanan Perbatasan Militer di Provinsi Chanthaburi dan Trat, Apichart Sapprasert, sebagaimana dilaporkan NDTV.
Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, memperingatkan bahwa jika kekerasan tidak segera dihentikan, konflik dapat berkembang menjadi perang terbuka.
