Perekonomian global dinilai bergerak dalam situasi yang kian tidak stabil, ditandai oleh inflasi yang masih bertahan, fragmentasi rantai pasok, transisi energi, serta ketegangan geopolitik. Dalam lanskap seperti ini, pendekatan kebijakan ekonomi yang terlalu bergantung pada satu paradigma dianggap tidak lagi memadai.

Dr. Arya I.P. Palguna dari Institute of Economic & Political Resources (IEPR) menilai sejarah menunjukkan keberhasilan kerap lahir dari kemampuan menyeimbangkan stabilitas makro dengan intervensi yang tepat sasaran. Ia menyinggung perbandingan antara kebijakan disiplin pasar yang kerap diasosiasikan dengan Margaret Thatcher dan intervensi negara melalui program New Deal pada era Franklin D. Roosevelt.

Di tingkat domestik, struktur ekonomi Indonesia disebut masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, ekspor komoditas, serta besarnya peran belanja pemerintah. Model ini dinilai dapat memberi stabilitas jangka pendek, namun menyimpan kerentanan terhadap gejolak eksternal. Ketika harga komoditas global turun atau suku bunga internasional naik, tekanan dapat segera terasa pada nilai tukar, penerimaan negara, dan daya beli masyarakat.

Dalam konteks tersebut, tantangan utama bukan hanya menjaga pertumbuhan, melainkan juga mengoreksi struktur ekonomi agar lebih tahan terhadap guncangan. Salah satu isu yang disorot adalah ketergantungan fiskal pada komoditas. Selama penerimaan negara masih sangat dipengaruhi siklus harga batu bara, nikel, dan kelapa sawit, ruang fiskal dinilai akan cenderung pro-siklikal: menguat saat harga tinggi, namun melemah tajam ketika harga jatuh.

Koreksi yang dinilai diperlukan adalah memperluas basis ekonomi penopang penerimaan negara, terutama melalui penguatan sektor manufaktur dan jasa produktif yang dianggap lebih stabil. Namun, perluasan ini disebut tidak terlepas dari agenda hilirisasi.

Menurut Palguna, hilirisasi di Indonesia selama ini masih banyak berhenti pada tahap awal pengolahan bahan mentah. Padahal, nilai tambah terbesar dinilai berada pada industri lanjutan yang berbasis teknologi dan inovasi. Tanpa pergeseran ke arah advanced manufacturing, hilirisasi dikhawatirkan hanya memperpanjang rantai komoditas, bukan mendorong transformasi struktural.

Selain itu, kebijakan subsidi yang luas juga disebut memerlukan penataan ulang. Subsidi energi dan pangan yang belum sepenuhnya tepat sasaran dinilai berfungsi menjaga stabilitas sosial, tetapi dalam jangka panjang dapat membatasi ruang fiskal untuk investasi produktif. Koreksi yang diusulkan bukan penghapusan subsidi, melainkan transformasi menuju sistem subsidi berbasis data yang lebih presisi agar perlindungan sosial tetap terjaga tanpa mengorbankan efisiensi anggaran.

Tantangan produktivitas tenaga kerja juga menjadi sorotan. Pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi dinilai tidak berkelanjutan tanpa peningkatan produktivitas. Di banyak sektor, terutama informal, nilai tambah tenaga kerja disebut masih rendah. Karena itu, reformasi pendidikan vokasi, pelatihan ulang (reskilling), serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri besar dinilai mendesak agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan ekonomi berbasis teknologi.

Dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi disebut perlu berfokus pada stabilisasi. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diarahkan untuk meredam inflasi, menjaga nilai tukar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Cadangan pangan dan energi juga dinilai perlu diperkuat untuk menghadapi gejolak harga global, sementara bantuan sosial didorong agar lebih presisi sehingga tepat sasaran tanpa menciptakan ketergantungan struktural.

Namun, stabilisasi saja dinilai tidak cukup. Dalam jangka panjang, Indonesia didorong bergerak menuju transformasi struktural dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produksi bernilai tambah tinggi. Digitalisasi ekonomi, penguatan industri teknologi, serta integrasi ke dalam rantai pasok global disebut menjadi elemen kunci dalam proses tersebut.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi Indonesia disebut perlu bersifat dual-track: stabilisasi jangka pendek untuk menghadapi guncangan eksternal dan transformasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi domestik. Negara yang mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, menurut pandangan ini, bukan yang menghindari perubahan, melainkan yang menata ulang strukturnya secara adaptif, bertahap, dan berbasis realitas ekonomi yang terus berubah.