Laut China Selatan (LCS) dinilai tetap menjadi salah satu kawasan paling rawan konflik di sekitar Indonesia. Selain bernilai strategis, wilayah ini juga menyimpan potensi ekonomi yang membuat sejumlah negara berkepentingan mempertahankan atau memperluas klaimnya. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa eskalasi dapat terjadi sewaktu-waktu, dengan dampak yang turut dirasakan Indonesia karena kedekatan geografisnya.

Ketegangan kembali menjadi sorotan setelah China Daily mengumumkan Peta Standar China 2023. Dalam peta itu, China mempertahankan klaim “sembilan garis putus-putus” (nine-dash line) di LCS. BBC melaporkan, pembaruan dalam peta tersebut mencakup masuknya kawasan laut di bagian timur Taiwan sehingga garis putus-putus bertambah menjadi 10 (ten-dash line). Klaim ini juga disebut memperluas cakupan wilayah laut yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) milik Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam.

Hubungan Indonesia dan China terkait LCS juga pernah memanas. Pada Desember 2021, China meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Natuna yang berdekatan dengan LCS, dengan alasan wilayah tersebut berada dalam klaim China. Bagi Indonesia, wilayah itu merupakan bagian dari ZEE Indonesia.

Sejumlah pengamat menilai potensi konflik di kawasan ini tidak bisa diabaikan. Pensiunan Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) James Stavridis, mantan panglima tertinggi sekutu NATO di Eropa, dikutip Newsweek pada Desember 2023, memprediksi potensi perang besar berikutnya dapat muncul di LCS, bukan di Ukraina atau Eropa.

Di sisi lain, Brahma Chellaney, profesor emeritus studi strategis di Pusat Penelitian Kebijakan New Delhi, menulis di Japan Times pada 21 Maret 2024 bahwa risiko eskalasi perang terbesar bisa berada di LCS. Ia menyoroti upaya agresif China dalam memperkuat dominasinya yang dinilai kerap memicu konfrontasi berbahaya, termasuk dengan kapal perang dan pesawat AS. Chellaney menyebut patroli China di ZEE negara-negara tetangga, serta aktivitas penjaga pantainya yang besar dan termiliterisasi, sebagai faktor yang meningkatkan ketegangan, termasuk di sekitar ladang minyak dan gas lepas pantai negara lain.

Dengan karakter wilayah sengketa yang didominasi perairan, skenario konflik dinilai berpotensi berbentuk perang laut. Dalam konteks ini, kekuatan armada menjadi faktor penting. Artikel tersebut menyebut pemeringkatan Global Firepower menempatkan Indonesia pada posisi ke-15, dengan total aset 332, termasuk 205 kapal patroli, 25 korvet, empat kapal selam, dan delapan fregat. Untuk Angkatan Udara, disebutkan Indonesia memiliki 14 pesawat tempur, 37 pesawat jenis penyerang, serta dukungan 210 helikopter dan 15 helikopter perang. Jumlah personel aktif juga disebut mencapai 400.000 pasukan.

Pengalaman historis Indonesia dalam perang laut turut disinggung, salah satunya Perang Laut Aru pada 15 Januari 1962 di Laut Arafura, Maluku, yang melibatkan Indonesia dan Belanda. Dalam perspektif pertahanan rakyat semesta yang dianut Indonesia, pengalaman tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa ancaman di laut tidak bisa diabaikan.

Selain perang konvensional, risiko eskalasi juga dikaitkan dengan isu nuklir. China dan AS merupakan negara pemilik senjata nuklir. Data Arms Control Association per Oktober 2023 menyebut China memiliki 500 senjata nuklir dan diprediksi memiliki 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030. Sementara itu, AS disebut memiliki 5.244 senjata nuklir. Di sisi lain, Nuclear Threat Initiative menyatakan Indonesia tidak memiliki program senjata nuklir. Indonesia juga menandatangani Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) pada 1970 dan aktif mendorong pemusnahan senjata nuklir.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam berbagai forum diplomasi juga memperingatkan ancaman senjata nuklir yang dapat memicu kesalahan kalkulasi dan kehancuran. Dalam Konferensi ASEAN Juli 2023, Retno menyampaikan harapan agar kawasan ASEAN menjadi zona bebas nuklir. Seruan tersebut dinilai memerlukan dukungan dan konsensus di antara negara-negara ASEAN melalui diplomasi yang intensif.

Dimensi lain yang disorot adalah meningkatnya penggunaan drone di kawasan. Disebutkan sebuah drone survei lingkungan China jatuh di perairan antara Taiwan dan Filipina, dan Beijing menyampaikan peringatan pada Rabu (29/5/2024) saat Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) bersiap menggelar latihan dua hari di sekitar Taiwan. Insiden itu terjadi ketika ketegangan meningkat di LCS, termasuk akibat serangkaian perselisihan maritim antara kapal China dan Filipina dalam beberapa bulan terakhir.

Penggunaan drone di LCS disebut sudah tampak sejak 2016, ketika Angkatan Laut AS menyita unmanned underwater vehicle (UUV) milik China. AS juga disebut berulang kali menerbangkan drone MQ-4C Triton di LCS yang dinilai Beijing meningkatkan risiko konflik. Laporan GlobalData bertajuk “The Global Naval Vessels and Surface Combatants Market Forecast 2024-2034” menyebut China akan menghabiskan sekitar USD46,2 miliar untuk pengadaan kapal angkatan laut selama 10 tahun ke depan, dengan 8,5% dialokasikan untuk kapal amfibi dan kapal induk, termasuk kapal induk drone.

Dalam konteks kesiapan Indonesia, artikel tersebut menyebut TNI AU telah memiliki sejumlah drone seperti CH-4 dan ANKA, serta membeli drone Bayraktar dari Turki. TNI AU juga disebut berencana menambah dua skuadron drone di Tarakan, Kalimantan Utara, dan Malang, Jawa Timur. Untuk Natuna, disebutkan Indonesia memiliki Skuadron S2 di Natuna yang didukung Skuadron S1 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu, perang elektronik dan perang siber juga dinilai relevan dalam potensi konflik modern. Perkembangan perang elektronik disebut mengarah pada kemampuan monitoring spektrum elektromagnetik dan pelumpuhan sinyal. Dalam upaya meningkatkan kapasitas, TNI AU disebut mengirim 15 perwira untuk pendidikan perang elektronika di MASS Consultant, Lincolnshire, Inggris, pada Juli 2023. TNI AL juga disebut menggelar latihan perang elektronika di wilayah Komando Armada I dan II pada Oktober 2023.

Untuk ranah siber, artikel tersebut menyebut Vietnam kerap menjadi korban serangan siber oleh peretas asal China, merujuk analisis Viet Dung Trinh dalam artikel di East Asia Forum. Sementara di Indonesia, pada awal 2024 Presiden Joko Widodo menyatakan TNI dan Polri perlu memanfaatkan teknologi untuk menghadapi meningkatnya perang siber. Indonesia juga disebut memiliki Satuan Siber TNI yang mulai bekerja pada 2017 untuk mengantisipasi ancaman multidimensional di ruang digital.

Secara keseluruhan, dinamika di LCS digambarkan sebagai kombinasi persaingan klaim wilayah, pengerahan kekuatan militer, serta perkembangan teknologi perang modern—dari laut, drone, elektronik, hingga siber. Dalam situasi ini, Indonesia dinilai perlu terus memperkuat kesiapan pertahanan sekaligus mendorong diplomasi kawasan, terutama melalui ASEAN, untuk meredam risiko eskalasi di sekitar perbatasannya.