Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak hanya berpengaruh pada dinamika geopolitik di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mengubah konfigurasi global yang dapat menempatkan Indonesia dalam posisi sulit. Pandangan tersebut disampaikan Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya (UB), Abdullah, yang menilai situasi ini menuntut kehati-hatian diplomasi Indonesia.
Abdullah menekankan bahwa konteks terkini perlu dibaca beriringan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), forum yang disebutnya menempatkan AS sebagai salah satu pemimpin utama. Menurutnya, kondisi itu membuat Indonesia berada dalam konfigurasi geopolitik yang rentan terhadap tekanan.
“Dengan masuknya Indonesia dalam BoP dan Amerika Serikat sebagai leader, Indonesia berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Indonesia bisa menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan untuk menunjukkan keberpihakan,” kata Abdullah, Kamis (5/3/2026).
Ia menambahkan, jika Indonesia dipersepsikan condong kepada salah satu blok kekuatan, relasi dengan blok lain berpotensi mengalami friksi. Dampaknya, kata dia, bisa muncul dalam bentuk hambatan perdagangan, penurunan investasi, gangguan kerja sama pertahanan, hingga berkurangnya dukungan politik di forum multilateral.
Di sisi lain, Abdullah menilai sikap yang terlalu defensif atau ambigu juga mengandung risiko. Menurutnya, jika Indonesia dianggap tidak tegas, hal itu dapat memengaruhi citra dan kredibilitas Indonesia dalam upaya menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global.
“Jika terlalu ambigu, ada risiko Indonesia dinilai kurang berperan dalam menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global. Ini bisa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif,” ujarnya.
Abdullah juga mengingatkan bahwa dinamika geopolitik tersebut tidak semata berkaitan dengan isu high politics, tetapi berpotensi berdampak langsung pada kondisi domestik. Ketegangan yang mengganggu stabilitas energi global, menurutnya, dapat memicu kenaikan harga bahan bakar dan komoditas pokok yang pada akhirnya dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan dampak yang bisa dirasakan mahasiswa, mulai dari kenaikan biaya transportasi hingga meningkatnya harga kebutuhan pokok, yang dapat menambah tekanan ekonomi keluarga.
Dalam jangka menengah, Abdullah menilai lonjakan subsidi energi berpotensi menekan fiskal negara dan memengaruhi alokasi anggaran publik. Ia menyebut sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan program pengembangan mahasiswa, dapat terdampak apabila beban anggaran meningkat signifikan.
Selain itu, Abdullah menyoroti framing konflik di ruang publik internasional yang kerap menyederhanakan isu menjadi konflik internal dunia Islam. Menurutnya, akar persoalan lebih terkait dimensi politik dan strategis.
“Perang ini sudah diframing sebagai perang di dalam dunia Islam, padahal persoalannya adalah politik. Iran tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat, dan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, Iran mengklaim memiliki hak membela diri,” kata Abdullah.
Ia menilai peran universitas, dosen, dan tokoh masyarakat penting untuk menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif agar publik tidak terjebak pada narasi simplistik. Menurutnya, penyederhanaan konflik menjadi narasi ideologis berpotensi memicu kembali pemikiran ekstrem dan memperdalam polarisasi.
“Penting bagi kampus untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik internasional, bukan konflik ideologis semata. Edukasi publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.
Abdullah menyebut UB berupaya menghadirkan perspektif berbasis data dan analisis ilmiah melalui forum akademik seperti Iran Corner dan kajian berkelanjutan. Ia menegaskan, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah menjaga konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah tekanan geopolitik yang kompleks.
“Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan, mempertahankan kredibilitas, dan tetap berperan dalam mendorong stabilitas global,” pungkasnya.
