Pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dengan Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr di Manila pada 2 Februari 2023 menghasilkan kesepakatan penempatan empat pangkalan militer AS di Filipina. Bagi Washington, lokasi-lokasi tersebut dinilai penting untuk memantau pergerakan China di Laut China Selatan dan sekitar Taiwan.

Secara historis, penempatan pangkalan militer AS di Filipina bukan hal baru. Pada era 1980-an, Filipina pernah menjadi lokasi penempatan sekitar 15.000 tentara AS serta dua pangkalan militer AS terbesar di Asia, yakni Pangkalan Clark dan Teluk Subic. Namun, setelah Perang Dingin dan Perang Vietnam berakhir, kedua pangkalan tersebut dihentikan pada 1991 atas permintaan Pemerintah Filipina, seiring berkurangnya urgensi AS menempatkan pasukan di wilayah itu.

Urgensi baru di tengah menguatnya persepsi ancaman

Kondisi kini berubah ketika persepsi ancaman AS terhadap kebangkitan China menguat. Filipina kembali dipandang memiliki arti strategis bagi AS. Dari sisi Manila, kehadiran AS dipandang memberi penguatan rasa aman.

Dalam konteks Filipina, kekhawatiran di kawasan meningkat terutama sejak 2014, ketika China membangun 10 pangkalan di pulau buatan, termasuk satu di Mischief Reef yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Dengan latar tersebut, peningkatan kerja sama pertahanan Filipina–AS dinilai dapat dipahami.

Risiko bagi stabilitas Asia Tenggara dan Asia Timur

Meski begitu, dari perspektif yang lebih luas, penguatan kerja sama pertahanan Filipina–AS dipandang berpotensi membawa konsekuensi serius bagi stabilitas Asia Tenggara dan Asia Timur. Kawasan tersebut tengah dibayangi kemungkinan konflik di Taiwan sebagai manifestasi persaingan AS–China.

Tensi meningkat pada 2022 setelah China menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan usai kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei. Dalam dinamika persaingan yang mengeras, kesepakatan AS–Filipina dipandang melengkapi persiapan AS menghadapi kemungkinan eskalasi terburuk.

Dalam gambaran metaforis, kesepakatan ini disebut memperkuat rangkaian pertahanan Pasifik yang membentang dari Korea Selatan dan Jepang di utara hingga Australia di selatan. Filipina menjadi mata rantai yang strategis karena berbatasan langsung dengan dua titik potensi konflik: Taiwan dan Laut China Selatan.

Militerisasi kawasan dan bayang-bayang efek konflik global

Kekhawatiran sejumlah pengamat turut dipengaruhi perkembangan lingkungan keamanan yang lebih luas. Disebutkan bahwa perang Rusia–Ukraina menjadi faktor katalis yang menambah komplikasi pada situasi keamanan Asia yang sudah memburuk. Secara statistik, beberapa tahun terakhir negara-negara yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan disebut meningkatkan kapasitas persenjataan secara signifikan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk perang.

Di sisi lain, dinamika ini juga dibandingkan dengan prakondisi sebelum pecahnya perang Rusia–Ukraina. Benih invasi Rusia pada 24 Februari 2022 disebut tertanam sejak 2008 dan membutuhkan waktu panjang hingga menjadi konflik terbuka. Salah satu pemicunya adalah ketidaksukaan negara adidaya ketika “halaman belakangnya” didekati pesaing geopolitik. Dalam konteks itu, rencana perluasan NATO ke Ukraina dipandang menjadi pemantik perang.

Pakar geopolitik John Mearsheimer, sebagaimana dikutip dari tajuk rencana harian Kompas pada 4 Februari 2023, menyampaikan gagasan bahwa pemilik kekuatan geopolitik ingin memastikan kawasan atau “halaman belakang” mereka tidak diusik. Dari sudut pandang ini, langkah Filipina dinilai bukan perkara sepele karena berpotensi melibatkan ASEAN, sebagaimana krisis Ukraina berdampak luas ke Eropa.

Tantangan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023

Dalam situasi tersebut, pertanyaan yang mengemuka adalah apa yang dapat dilakukan negara-negara ASEAN—terutama Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023—untuk mengantisipasi dan meredam dinamika ketegangan di kawasan.

Mengutip Prof Evi Fitriani dalam paparan pada acara Executive Briefing “Arti Strategis Keketuaan ASEAN 2023 bagi Indonesia” di Gedung DPR, Jakarta, 20 Januari 2023, tantangan keketuaan Indonesia terbagi menjadi dua: internal dan eksternal.

Tantangan internal ASEAN

• Menegaskan relevansi ASEAN di mata dunia sebagai pemain kunci di Asia Tenggara.
• Menyelesaikan problem Myanmar yang berlarut, yang antara lain dikaitkan dengan ketiadaan instrumen “pemaksa” dalam mekanisme internal ASEAN.
• Menegaskan sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality) di tengah persaingan geopolitik yang melibatkan kekuatan besar seperti AS dan China.
• Melanjutkan agenda pembangunan komunitas ASEAN (ASEAN Community).
• Memperkuat kerja sama kesehatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (MDG’s) untuk membangun ketahanan kesehatan kawasan.
• Memperkuat kerja sama lingkungan hidup dan energi karena kawasan dipandang sebagai satu ekosistem.
• Memperkuat soliditas negara anggota dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional.

Tantangan eksternal yang memengaruhi kawasan

• Konflik Laut China Selatan.
• Persaingan AS–China.
• Konflik di Selat Taiwan.
• Konflik di Semenanjung Korea.
• Perang Ukraina.
• Perubahan iklim.
• Krisis keuangan global.
• Krisis energi dan pangan.

Dari peta tantangan tersebut, terlihat dua persoalan besar: meningkatnya ketegangan eksternal yang berbahaya dan kelemahan internal ASEAN dalam hal integritas serta soliditas keanggotaan.

ASEAN, tradisi non-intervensi, dan ujian baru

Sejak berdiri pada 1967, ASEAN disebut bukan organisasi internasional yang memenuhi standar umum organisasi kerja sama keamanan, karena menekankan stabilitas melalui kerja sama non-politik dengan tujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai zone of peace, freedom, and neutrality. Prinsip non-intervensi menjadi salah satu fondasinya, yakni negara anggota tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain.

Namun, mekanisme tersebut juga kerap menuai kritik karena tidak menyediakan instrumen intervensi dan vonis yang lazim dalam organisasi kerja sama keamanan. Di sisi lain, setelah lebih dari lima dekade, ASEAN tetap eksis dan memperluas jejaring mitra dialog dengan berbagai aktor global, mulai dari AS, Rusia, China, hingga Uni Eropa. Kawasan Asia Tenggara juga disebut sebagai salah satu ekosistem perdamaian yang kondusif selama 56 tahun terakhir.

Meski demikian, perubahan zaman menghadirkan ujian baru. Disebutkan bahwa mekanisme ASEAN belum mampu menghentikan krisis Rohingya di Myanmar yang kembali mencuat sejak 2017 dan terus menyisakan masalah kemanusiaan.

Pertanyaan tentang masa depan stabilitas kawasan

Di tengah dinamika geopolitik, muncul pertanyaan apakah stabilitas kawasan akan tetap bertahan ketika China mempertahankan klaim “Sembilan Garis Khayal” (Nine Dot Line) di Laut China Selatan, serta ketika Filipina dan AS meningkatkan kerja sama pertahanan untuk mempersiapkan formasi perang besar.

Variabel lain juga disebut berada di selatan Indonesia, mengingat AS memiliki pakta pertahanan dengan Australia dan Selandia Baru (ANZUS) serta memperkuatnya melalui aliansi trilateral AUKUS (Australia, Inggris, dan AS).

Dengan konfigurasi ancaman yang berubah, ASEAN dinilai menghadapi tantangan untuk menjaga kawasan tetap berada dalam kerangka zone of peace, freedom, and neutrality, alih-alih bergeser menjadi wilayah konflik dengan dampak kemanusiaan besar.