Kementerian Keuangan mengusulkan serangkaian langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro pada 2026, di tengah situasi global yang dinilai semakin kompleks dan sulit diprediksi.
Dalam konferensi pers pemerintah reguler pada April 2026, Wakil Menteri Keuangan Le Tan Can menyoroti sejumlah tantangan yang berasal dari konteks ekonomi dunia. Ia menekankan pentingnya solusi pengelolaan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta menyeimbangkan kecepatan dan kualitas pertumbuhan.
Menurutnya, sejak awal 2026 kondisi global mengalami perubahan cepat. Konflik yang meningkat di Timur Tengah sejak akhir Februari disebut telah mengganggu pasokan energi global, sehingga memicu penyesuaian signifikan pada harga minyak dan bahan baku. Pada saat yang sama, perekonomian dunia menghadapi proyeksi pertumbuhan yang lebih lambat, sementara inflasi dan utang publik global cenderung meningkat.
Dalam perkembangan kebijakan internasional, banyak negara dengan ekonomi utama disebut mempertahankan atau memperketat kebijakan moneter secara hati-hati, namun tetap melanjutkan ekspansi fiskal untuk mendukung pertumbuhan.
Di tengah dinamika tersebut, Le Tan Can menegaskan bahwa pelaksanaan efektif resolusi dan dokumen Kongres Partai ke-14, Kesimpulan 18-KL/TW Konferensi Komite Sentral ke-2, serta Resolusi No. 109/NQ-CP tertanggal 16 April 2026 menjadi arah utama pengelolaan ekonomi dan sosial pada 2026, sekaligus untuk periode 2026–2030.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, dan memastikan keseimbangan utama, Kementerian Keuangan menetapkan sejumlah tugas prioritas. Di antaranya adalah pengelolaan yang proaktif dan fleksibel, serta koordinasi yang erat, sinkron, dan terpadu antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi makro lainnya.
Kementerian Keuangan juga mendorong penelitian dan penyusunan rencana ekonomi yang mandiri dan swasembada, yang dikaitkan dengan integrasi ekonomi internasional dalam konteks baru.
Selain itu, semua tingkatan dan sektor diminta memantau situasi secara cermat agar dapat merespons perubahan eksternal yang merugikan secara tepat waktu dan efektif. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjaga keamanan keuangan nasional serta mencegah ketidakstabilan ekonomi.
Di luar agenda stabilitas makroekonomi, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas pertumbuhan sebagai tujuan penting. Kementerian Keuangan menekankan perlunya keselarasan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial-budaya, termasuk percepatan transformasi model pertumbuhan dari ekstensif ke intensif. Ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital dipandang sebagai penggerak utama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi.
