Jakarta — Pemerintah terus mendorong kebudayaan sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya itu mengemuka dalam dialog strategis Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria, yang membahas penguatan kolaborasi untuk mengoptimalkan aset budaya nasional sebagai penggerak ekonomi budaya dan industri kreatif.
Pertemuan yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, disebut sebagai langkah konkret untuk mengintegrasikan pengelolaan warisan budaya dengan strategi ekonomi kreatif serta diplomasi budaya di tingkat global.
Dalam keterangannya, Fadli Zon menekankan pentingnya pengelolaan aset budaya sebagai living heritage atau warisan hidup yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar peninggalan sejarah. “Kita ingin aset budaya menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument. Cagar budaya harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan,” ujar Fadli.
Dialog tersebut juga menyoroti rencana perluasan kerja sama pengelolaan kawasan warisan budaya setelah kolaborasi sebelumnya di kawasan Borobudur. Penguatan sinergi diarahkan mencakup kawasan Candi Prambanan, Ratu Boko, hingga Candi Palosan yang disebut telah selesai direvitalisasi sarana dan prasarananya.
Pemerintah menyampaikan bahwa fasilitas umum di sejumlah kawasan cagar budaya telah ditingkatkan. Ke depan, kolaborasi bersama InJourney serta entitas di bawah Danantara diharapkan dapat memperkuat tata kelola destinasi sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya. Pendekatan pengelolaan terpadu dinilai penting agar pelestarian berjalan seiring dengan penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Selain pengelolaan situs budaya, pertemuan membahas dukungan terhadap partisipasi Indonesia dalam Venice Biennale 2026, pameran seni rupa yang disebut sebagai yang terbesar di dunia dan menjadi etalase global karya seni kontemporer. Menurut Fadli, keikutsertaan Indonesia memiliki nilai strategis untuk memperkuat posisi budaya nasional di panggung internasional sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif. “Venice Biennale adalah etalase dunia. Ini bukan sekadar pameran seni, tetapi bagian dari cultural economy karena menghadirkan eksposur global dan aktivitas ekonomi,” katanya.
Pada tahap awal, Indonesia direncanakan mengirim tujuh seniman untuk program residensi selama sekitar dua bulan serta tujuh seniman lain dalam kolaborasi jejaring nasional. Pemerintah juga menargetkan dalam dua tahun ke depan Indonesia dapat memiliki paviliun nasional permanen di ajang tersebut.
Pembahasan turut mencakup pengembangan industri perfilman nasional yang dinilai menunjukkan tren positif dari sisi jumlah penonton. Namun, keterbatasan jumlah layar bioskop di daerah masih menjadi tantangan. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 2.500 layar bioskop, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10.000 layar.
Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan Perum Produksi Film Negara (PFN) dan berbagai entitas terkait untuk memperluas pembangunan bioskop di kabupaten dan kota, dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap film nasional.
Agenda lain yang dibahas adalah optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Fadli mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya di belakang kompleks museum untuk memperluas fungsi edukasi sekaligus memperkuat narasi sejarah kebangsaan.
Menanggapi berbagai rencana tersebut, Dony Oskaria menyatakan dukungan terhadap penguatan sektor kebudayaan dan menekankan perlunya indikator keberhasilan yang terukur dalam setiap kolaborasi. “Kita perlu menetapkan parameter dan KPI yang jelas dalam setiap partisipasi internasional agar dampaknya lebih kuat dan terukur,” ujarnya.
Dony juga menegaskan komitmen optimalisasi aset budaya seperti Borobudur sebagai pengungkit ekonomi nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pengelolaan terpadu dan penguatan konektivitas destinasi. “Optimalisasi aset budaya pada akhirnya untuk negara dan masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo serta jajaran pimpinan Kementerian Kebudayaan dan Danantara. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah menegaskan arah pembangunan kebudayaan yang tidak hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga menjadikannya motor ekonomi masa depan sekaligus instrumen diplomasi Indonesia di tingkat global.
Sumber: infopublik.id
