Kebijakan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptek dan inovasi) dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penguasaan iptek dan inovasi juga dipandang penting dalam mendukung transformasi sosial demi peningkatan kesejahteraan.
Hal itu mengemuka dalam sesi pembuka The Indonesian Science Technology Innovation (STI) Policy Lecture Series III-2003 bertajuk “Penguasaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (Iptekin) untuk Transformasi Tata Kelola, Ekonomi, dan Sosial Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar secara daring, Selasa (3/10/2023).
BRIN: Inovasi Menjembatani Implementasi Kebijakan
Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yanuar Farida Wismayanti mengatakan, program atau kebijakan tidak serta-merta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program pembangunan disusun melalui observasi ilmiah dan metodologi tertentu sebagai dasar kebijakan.
Farida menekankan pentingnya proses inovasi dalam pengembangan iptek, terutama untuk menutup celah yang muncul saat kebijakan atau teknologi diimplementasikan.
“Hal terpenting dalam pengembangan iptek adalah adanya proses inovasi karena bagaimanapun juga akan ada celah ketika diimplementasikan atau diaplikasikan. Melalui inovasi inilah yang akan dikembangkan sesuatu untuk mendorong peningkatan ekonomi hingga fokus terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Contoh Negara Asia dan Kinerja Ekspor Manufaktur
Farida menyebut sejumlah negara menjadi contoh bagaimana kebijakan iptek dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur, aktivitas ekspor, serta perdagangan lintas negara. Pada akhirnya, hal tersebut menghasilkan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing di sejumlah negara Asia.
Data kalkulasi Bank Dunia mencatat, China memiliki persentase ekspor industri manufaktur sebesar 93,8 persen. Negara lain dengan ekspor manufaktur tinggi antara lain Korea Selatan (88,8 persen), Thailand (77,4 persen), Vietnam (77,3 persen), dan Malaysia (66,9 persen).
Farida juga mencontohkan Jepang yang dinilai fokus pada pendidikan, inovasi, dan lingkungan. Menurutnya, Jepang menyadari penelitian dan pengembangan teknologi dapat meningkatkan standar hidup masyarakat, termasuk akses pendidikan dan kesehatan.
Kemitraan dan Dukungan Kebijakan
Farida menilai hasil ilmu pengetahuan dan proses transformasi teknologi menuju industri tidak akan optimal tanpa kemitraan. Karena itu, ia menekankan perlunya dukungan kebijakan, antara lain:
- perlindungan hak kekayaan intelektual,
- investasi dalam teknologi, serta
- peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Transformasi Sosial: Jepang dan Filipina
Selain aspek ekonomi, Farida menyebut penguasaan iptekin penting dalam transformasi sosial. Ia mencontohkan Jepang yang menerapkan kebijakan terkait kesejahteraan sosial, demografi, dan pendidikan berkualitas tinggi.
Ia juga menyinggung praktik di Filipina yang menerapkan program kesehatan digital melalui pengembangan aplikasi, telemedisin, dan platform informasi untuk memudahkan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, Filipina disebut terus berinvestasi dalam peningkatan konektivitas internet, terutama di wilayah perdesaan.
Bappenas: Daya Saing Global dan Tantangan Komersialisasi Riset
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Indonesia berada di posisi ke-6 dari 10 negara Asia Tenggara dalam Indeks Daya Saing Global 2022. Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Amalia menilai rendahnya aktivitas dan kontribusi riset di Indonesia berpengaruh pada kemajuan industri. Ia menambahkan, salah satu catatan dalam dokumen Indonesia Emas 2045 adalah masih terbatasnya dan relatif rendahnya proses komersialisasi hasil iptekin agar dapat diadopsi dan dimanfaatkan industri untuk meningkatkan daya saing.
Menurut Amalia, teknologi dan inovasi menjadi landasan penting karena negara yang menguasai iptek dan inovasi dinilai memiliki daya saing global. Karena itu, kemampuan Indonesia untuk mengadopsi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi ke depan disebut menjadi faktor penting.
Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 6–7 persen yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 salah satunya perlu ditopang iptekin yang dapat dimanfaatkan industri. Dengan demikian, iptekin diharapkan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.
