Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KBPII) berencana menggelar Indonesia Ramadhan Expo 2026 (INRA Expo 2026) pada 4–8 Maret 2026 di SMESCO Exhibition and Convention Hall, Jakarta Selatan. Kegiatan ini akan diselenggarakan bersama Yayasan Rumah Peradaban Bangsa.
Ketua Umum PP KBPII Nasrullah Larada mengatakan, INRA Expo 2026 dirancang sebagai platform strategis untuk memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas jejaring industri halal dan ekonomi kreatif, serta menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia Islam.
“Melalui INRA 2026 diharapkan lahir sinergi global yang mendorong kemandirian ekonomi nasional berbasis nilai-nilai peradaban dan keadilan sosial,” ujar Nasrullah dalam sosialisasi program KBPII di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Nasrullah, dunia saat ini bergerak menuju tatanan ekonomi baru yang menekankan nilai-nilai berkelanjutan, inklusif, dan berbasis etika. Dalam konteks tersebut, ekonomi halal dan industri kreatif dinilai menjadi dua sektor strategis yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru.
Ia juga menilai transformasi ekonomi global membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan sumber daya ekonomi yang melimpah. Namun, ia mengingatkan peluang tersebut disertai tantangan, mulai dari kesenjangan digital, lemahnya konektivitas antar pelaku usaha lintas negara, hingga rendahnya penetrasi produk halal Indonesia di pasar internasional.
Karena itu, Nasrullah menekankan perlunya ruang kolaborasi berskala internasional yang dapat mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat global untuk membangun ekosistem ekonomi yang saling menguatkan. “Di sinilah urgensi penyelenggaraan Indonesia Ramadhan Expo 2026 (INRA 2026),” katanya.
Dalam rencana penyelenggaraannya, INRA 2026 disebut akan melibatkan delapan kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Haji dan Umroh.
Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS).
