Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menjadi lokasi penyampaian gagasan tentang perdamaian dan diplomasi Indonesia dalam forum Ramadan Public Lecture, Kamis (5/3/2026). Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (JK) membahas tema “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar” di hadapan ratusan jamaah dan mahasiswa.
Dalam pemaparannya, JK mengawali dengan landasan spiritual. Ia mengutip hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi mengenai keutamaan mendamaikan manusia. Menurut JK, upaya rekonsiliasi memiliki nilai amal yang sangat tinggi, bahkan melampaui ibadah mahdhah ketika hubungan antar sesama manusia mengalami kerusakan.
JK kemudian menjelaskan keterkaitan antara perdamaian dan konflik. “Ada rumus mengatakan bahwa perdamaian itu adalah akhir dari konflik, atau sebaliknya konflik adalah akhir dari perdamaian. Jadi bila kita bicara perdamaian, tentu kita harus bicara upaya untuk menghentikan konflik,” ujarnya.
Ia menyoroti ironi bahwa konflik banyak terjadi di negara-negara Islam, termasuk ketegangan di Timur Tengah. JK menyebut serangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta mengkritik kecenderungan sebagian kepemimpinan dunia yang menggunakan kekerasan sebagai instrumen kekuasaan. Ia juga menyebut Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sebagai figur yang menurutnya kerap memicu eskalasi.
Menurut JK, terdapat empat pemicu utama konflik yang terjadi baik di tingkat nasional maupun global. Pertama, ketidakadilan yang ia sebut sebagai faktor dominan. Ia mencontohkan sejumlah konflik di Indonesia, mulai dari Permesta hingga kerusuhan Poso, yang menurutnya berawal dari rasa tidak adil terhadap kebijakan pemerintah.
Kedua, faktor politik dan sosial yang muncul dari perbedaan budaya yang tidak terkelola dengan baik, seperti tragedi Sampit 2001. Ketiga, sengketa wilayah. Keempat, ideologi, yang ia kaitkan dengan sejumlah peristiwa seperti Timor Timur, Papua, hingga pemberontakan G30S PKI.
Di tingkat global, JK menilai negara adikuasa kerap melakukan intervensi atau agresi terhadap negara-negara kaya energi. Ia menyebut Venezuela dan Iran sebagai contoh, dengan alasan yang dinarasikan sebagai kepentingan politik namun menurutnya terkait sumber daya alam.
JK menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik karena amanat konstitusi untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Ia mengingatkan kembali peran diplomasi Indonesia pada era Presiden Soekarno melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) yang ia sebut menjadi tonggak kemerdekaan banyak bangsa. Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam perdamaian di Filipina, yang ia kenang terjadi di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Ali Alatas.
Bagi JK, diplomasi Indonesia perlu berpegang pada prinsip keadilan. Ia menilai tanpa keadilan, perdamaian hanya akan menjadi gencatan senjata sementara.
Menutup pemaparannya, JK menyampaikan pesan kepada kalangan akademik bahwa diplomasi modern tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negosiasi politik, tetapi juga oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menilai kekuatan suatu bangsa dalam percaturan global sangat dipengaruhi kapasitas teknologinya, sehingga penguatan pendidikan, riset, dan teknologi menjadi bagian penting dari upaya menciptakan perdamaian dunia.
“Sains dan teknologilah yang memajukan sekaligus merusak dunia ini. Dan ilmu ini berasal dari kampus,” kata JK. Dalam suasana Ramadan, ia menekankan diplomasi bukan sekadar praktik politik, melainkan amanah moral untuk menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan sempit, sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang perdamaian dan persaudaraan.
