Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berharap pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat agar perekonomian nasional tetap stabil di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Pernyataan itu disampaikan JK usai menghadiri acara buka puasa dan Shalat Tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3).
JK menilai konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama terkait kenaikan harga energi dan konsekuensinya terhadap beban subsidi pemerintah. Menurutnya, eskalasi konflik internasional dapat memicu naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, sehingga subsidi negara ikut meningkat.
“Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” kata JK.
Ia juga mengingatkan, bila konflik berlangsung lama, pasokan energi dapat terganggu. JK menyebut stok BBM Indonesia relatif terbatas sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah karena berpotensi menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis.
“Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” ujarnya.
Selain dampak ekonomi, JK menilai Indonesia perlu memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik internasional tersebut. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, ia berpandangan Indonesia perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas serta memanfaatkan peran dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan perdamaian.
JK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global. Ia menilai pemerintah perlu menentukan prioritas belanja agar pengeluaran tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” katanya.
Menurut JK, apabila pengeluaran negara tidak dikendalikan, risiko tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan itu, JK turut menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara agar sektor-sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas.
