TEHERAN — Iran dan Amerika Serikat (AS) dijadwalkan menggelar negosiasi langsung di Islamabad, Pakistan, Sabtu (11/4/2026), dengan mediasi Pakistan. Menjelang pertemuan tersebut, posisi tawar Teheran dinilai menguat setelah berhasil mengendalikan Selat Hormuz usai perang selama 40 hari.
Penguasaan atas Selat Hormuz—jalur pelayaran sempit yang menjadi rute penting perdagangan minyak dunia—membuat Iran memiliki pengaruh besar terhadap pasar energi global. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan adanya risiko jika Iran mendorong tuntutan maksimal dalam perundingan dengan Wakil Presiden AS JD Vance.
Laporan Wall Street Journal menyebut Iran juga menanggung kerugian militer serta dampak terhadap industri persenjataannya selama perang. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang dinilai dapat membatasi ruang gerak Teheran meski memiliki tekanan strategis di sektor energi.
Direktur Program Timur Tengah di Atlantic Council, William Wechsler, menilai Iran melihat situasi saat ini sebagai momentum untuk menekan AS melalui dampaknya terhadap ekonomi global. “Dari sudut pandang Teheran, mereka merasa telah memojokkan Trump. Mereka merasa telah menjadikan ekonomi dunia sebagai senjata, mampu bertahan dari segala serangan Amerika, dan tetap berdiri tegak,” kata Wechsler kepada Wall Street Journal.
Wechsler memperkirakan Iran tidak akan menerima kesepakatan kecuali AS bersedia mengubah secara mendasar kepentingan keamanan nasionalnya di Timur Tengah.
Sementara itu, CEO Qamar Energy, Robin Mills, menyoroti bahwa pusat tekanan saat ini berada di Selat Hormuz. Menurutnya, stok minyak di Asia, Eropa, hingga AS mulai menipis akibat tersendatnya pasokan seiring penutupan selat yang dilaporkan menjadi jalur vital bagi sekitar 20 persen minyak dunia.
“Jika ini terus berlanjut, kenaikan harga bensin akan menghantam AS secara tajam dalam beberapa minggu ke depan,” ujar Mills. Disebutkan pula, harga bahan bakar di AS telah melonjak sekitar 40 persen dibandingkan bulan Februari.
Dalam perundingan di Islamabad, tuntutan utama Iran adalah pencabutan sanksi ekonomi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pencabutan sanksi dinilai penting bagi Teheran untuk membangun kembali kondisi negara yang disebut sudah mengalami krisis bahkan sebelum perang dimulai.
