Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih tiga penghargaan dalam ajang UB Halal Metric Award 2026 yang digelar di Kota Malang, Selasa (5/5). Capaian tersebut disebut memperkuat posisi pengembangan ekosistem halal sebagai strategi ekonomi yang berdampak pada masyarakat.
Tiga penghargaan itu terdiri atas dua Gold Winner untuk kategori pengembangan infrastruktur halal dan pendidikan halal, serta satu Silver Winner untuk kategori inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan publik. Penghargaan diserahkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dalam keterangannya, Khofifah menilai penguatan sektor halal memiliki nilai strategis karena telah berkembang menjadi kebutuhan pasar global. Menurutnya, halal tidak lagi dipahami sebatas kewajiban religius, melainkan bagian dari standar kualitas produk.
“Halal saat ini sudah menjadi customer value. Bukan hanya soal agama, tapi ada nilai ekonomi dan kepercayaan konsumen di dalamnya,” ujar Khofifah.
Pemprov Jatim menilai penguatan ekosistem halal membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas akses pasar termasuk ekspor. Selain itu, penguatan tersebut juga dikaitkan dengan jaminan keamanan dan kualitas produk bagi masyarakat.
Data Pemprov Jatim menunjukkan kapasitas daerah dalam mendukung percepatan sertifikasi halal. Dari 124 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia, sebanyak 15 berada di Jawa Timur. Selain itu, terdapat 85 LP3H dari total 393 nasional, serta 16.424 pendamping PPH.
Khofifah juga menyoroti peran pesantren di Jawa Timur yang dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi halal berbasis masyarakat. Menurutnya, banyaknya pesantren menjadi potensi untuk memperkuat ekosistem yang berkelanjutan.
“Pesantren di Jawa Timur sangat banyak dan punya potensi besar menjadi pusat produksi halal. Ini kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa industri halal merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi global. Ia menyatakan negara yang mampu mengelola ekosistem halal akan memiliki daya saing tinggi.
“Halal is for everybody. Halal adalah tempat tumbuhnya ekonomi, growth economy,” ujarnya.
Haikal menilai UB Halal Metric Award dapat menjadi momentum untuk mendorong percepatan industri halal nasional sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Ia berharap penghargaan tersebut tidak berhenti pada capaian simbolik, melainkan diikuti penguatan kebijakan dan layanan agar manfaatnya dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan sertifikasi hingga peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi. Ini harus menjadi langkah awal untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” pungkas Haikal.
