Indonesia South-South Foundation (ISSF) menilai kemunculan Board of Peace (BoP) berpotensi memperkuat tata kelola perdamaian global di tengah dinamika geopolitik internasional yang kian kompleks. Pandangan itu disampaikan dalam forum bertajuk “Board of Peace, Board of Uncertainty” yang digelar di ABN Connect, Tangerang Selatan, pada 16 Maret 2026.
Forum tersebut menjadi ruang dialog bagi para akademisi muda untuk membahas dinamika kemunculan BoP serta relevansinya dalam memperkuat upaya perdamaian dunia. Board of Advisor ISSF, Khairy Fuady, mengatakan forum dihadirkan untuk mendorong diskursus konstruktif mengenai berbagai inisiatif baru dalam tata kelola perdamaian global.
“Forum ini kami hadirkan sebagai ruang intelektual untuk memahami perkembangan terbaru dalam diplomasi perdamaian global. Kehadiran Board of Peace perlu dilihat sebagai bagian dari upaya kolektif masyarakat internasional dalam mencari pendekatan baru guna menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” ujar Khairy.
Dalam pengantar diskusi, Muhammad Makmun Rasyid dari Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama menilai diplomasi dengan berbagai pihak, termasuk yang memiliki perbedaan atau bahkan pernah berkonflik, memiliki landasan kuat dalam tradisi keagamaan. Ia mencontohkan perundingan Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyah, seraya menekankan bahwa negosiasi tidak selalu berarti persetujuan terhadap pihak lain, melainkan dapat menjadi strategi untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.
Diskusi menghadirkan sejumlah pemateri yang membahas BoP dari berbagai perspektif. Para pembicara menilai kemunculan lembaga tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian, sekaligus melengkapi mekanisme yang selama ini dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
International Law Observer, Muhammad Arbani, menyoroti bahwa BoP membuka ruang kolaborasi baru dalam diplomasi internasional. “Board of Peace menunjukkan bahwa komunitas global terus mencari pendekatan baru dalam merespons konflik yang semakin kompleks,” ujarnya.
Sementara itu, Director of Security and Defense ISSF, Fathira Salsabila, menekankan relevansi peran Indonesia dalam diplomasi perdamaian global. “Indonesia memiliki legitimasi moral dan diplomatik dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai, termasuk melalui pendekatan two-state solution yang juga kerap disampaikan dalam berbagai forum internasional,” katanya.
Direktur Eksekutif ISSF, Akbar Azmi Hardjasasmita, menilai efektivitas BoP ke depan akan sangat ditentukan oleh kejelasan mekanisme dan kewenangan lembaga tersebut, terutama setelah pengakuannya melalui United Nations Security Council Resolution 2803. “Ke depan, efektivitas Board of Peace akan sangat ditentukan oleh kejelasan struktur kelembagaan serta dukungan negara-negara anggota,” ungkapnya.
Dalam konteks lebih luas, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan proses rekonstruksi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara, meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika politik internasional.
