Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke Iran pada 28 Februari 2026. Perkembangan itu memicu kekhawatiran global dan turut menjadi perhatian pemerintah Indonesia, meski Indonesia berada jauh dari kawasan konflik.
Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara. Dalam rangkaian kontak tersebut, Prabowo disebut berkomunikasi dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, serta Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Langkah itu diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga ruang dialog di tengah eskalasi.
Pemerintah memandang konflik di Timur Tengah berpotensi berdampak langsung terhadap kepentingan Indonesia, terutama melalui sektor energi dan perdagangan. Kawasan tersebut merupakan pusat penting bagi pasokan minyak dunia. Ketika ketegangan meningkat, risiko lonjakan harga energi ikut membesar, sementara Indonesia masih bergantung pada impor energi. Selain itu, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika dinilai rawan terganggu, yang dapat mendorong kenaikan biaya logistik dan mengganggu rantai pasok.
Dalam situasi yang dinilai kian terpolarisasi, Indonesia memilih pendekatan diplomasi yang menekankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah berupaya tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, namun tetap aktif mendorong upaya perdamaian. Selain menjalin komunikasi dengan sejumlah mitra, Indonesia juga menjaga hubungan diplomatik dengan Iran, sehingga memiliki ruang untuk menyampaikan pesan agar semua pihak menahan diri dan menghindari aksi balasan yang dapat memperluas konflik.
Di berbagai forum internasional, Indonesia juga terlibat dalam seruan deeskalasi. Di tingkat ASEAN, negara-negara menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghormati hukum internasional. Malaysia dan Brunei mengecam serangan, sementara Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand bersama Indonesia menekankan perlindungan warga serta pentingnya deeskalasi. Di forum D-8, kelompok negara berkembang yang mencakup antara lain Bangladesh, Nigeria, Turki, dan Iran, keprihatinan bersama turut disuarakan.
Pendekatan Indonesia digambarkan tidak mengedepankan retorika konfrontatif, melainkan mendorong langkah konstruktif yang tegas pada prinsip dan mengutamakan penyampaian yang menyejukkan. Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi fasilitator apabila diperlukan. Meski mediasi formal belum terwujud, pemerintah menekankan pentingnya menjaga pintu perundingan tetap terbuka sebagai langkah untuk mencegah konflik kian meluas.
