Jakarta — Pemerintah Indonesia menyerukan kepada semua pihak, khususnya Amerika Serikat (AS) dan Iran, untuk menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi guna meredakan eskalasi ketegangan di Timur Tengah.
Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di akun X pada Sabtu (28/2/2026), Indonesia menyatakan siap memfasilitasi perundingan langsung dan menjadi mediator apabila disetujui kedua belah pihak. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas serangan militer yang dilancarkan Israel dan AS terhadap Iran pada hari yang sama.
“Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai,” demikian bunyi pernyataan Kemlu RI.
Indonesia menilai peningkatan tensi di Timur Tengah tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berpotensi mengganggu perdamaian dan keamanan dunia. Karena itu, Indonesia menegaskan diplomasi perlu tetap menjadi prioritas utama.
Dalam pernyataannya, Kemlu RI menyebut Indonesia siap memfasilitasi dialog agar kondisi keamanan dan situasi kondusif di kawasan dapat tercipta kembali. Kemlu juga menyatakan bahwa apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia bertolak ke Tehran untuk melakukan mediasi.
Seiring memburuknya situasi keamanan, Kemlu RI mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.
Pada Sabtu (28/2/2026), pemerintahan Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan militer besar-besaran ke Iran, yang disebut sebagai serangan kedua sejak Juni 2025. Trump menyatakan operasi tersebut bertujuan melindungi warga AS dengan meniadakan ancaman dari dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.
Sebelum eskalasi terbaru, AS dan Iran telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung yang dimediasi Oman. Putaran pertama dan kedua pada awal bulan ini di Muscat dan Jenewa membahas pembatasan pengayaan uranium sebagai imbalan pencabutan sanksi. Putaran ketiga yang berlangsung di Jenewa pada Kamis (26/2) dilaporkan belum membuahkan hasil dan diwarnai meningkatnya ketegangan.
