Jakarta — Keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) disebut pemerintah sebagai babak baru diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Langkah ini dinilai bukan sekadar simbolik, melainkan upaya konkret untuk memperkuat peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, khususnya terkait isu Palestina.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP menjadi catatan baru dalam diplomasi RI. Selama ini, Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi formal, termasuk penyampaian sikap di forum internasional. Namun, menurutnya, ruang untuk terlibat langsung masih terbatas.
“Ini sejarah baru maksudnya sebelum-sebelumnya kita melakukan pendekatan terhadap sikap kita untuk kemerdekaan Palestina dengan cara tentu setiap ada aksi serangan kita mengecam, di PBB kita mengecam. Tapi sulit sekali kita masuk dan terlibat aktif sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi,” kata Meutya.
Meutya menyebut Indonesia kini tidak hanya menyuarakan sikap politik, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya stabilisasi dan misi kemanusiaan. Indonesia disebut akan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian serta ditunjuk sebagai wakil komandan dalam misi International Stabilization Force (ISF).
Menurutnya, penunjukan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan komunitas internasional terhadap profesionalisme serta rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian. “Berarti untuk hal-hal giat kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara-tentara tidak hanya Indonesia tapi banyak negara di sana, kita punya say atau komando yang cukup kuat,” ujarnya.
Keterlibatan Indonesia ini dipandang sebagai perubahan penting dalam praktik diplomasi. Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak memainkan peran normatif melalui pernyataan politik dan dukungan moral, kini Indonesia memasuki fase diplomasi yang lebih partisipatif dan operasional.
“Saya rasa ini yang membuat kita kemarin cukup lega, bangga, melihat hasil dari pertemuan pertama BoP yang kemarin diselenggarakan di Amerika,” kata Meutya.
Ia menilai Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam dinamika geopolitik global. Keikutsertaan dalam BoP disebut sebagai bukti kesiapan Indonesia mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. “It’s a big step dan sudah saatnya,” tuturnya.
Pemerintah memandang langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan masuknya Indonesia ke Board of Peace dan peran strategis di ISF, pemerintah menilai Indonesia menawarkan model diplomasi yang tidak hanya menyampaikan sikap, tetapi juga hadir langsung di lapangan melalui keterlibatan dalam misi stabilisasi dan kemanusiaan.
