Indonesia menaruh kekhawatiran terhadap arah tatanan dunia ke depan di tengah meningkatnya polarisasi dan persaingan kekuatan besar. Kekhawatiran itu disampaikan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam Shangri-La Dialogue di Singapura pada 10–12 Juni 2022, dengan merujuk pada konflik terbuka Rusia–Ukraina serta kemunculan aliansi-aliansi baru sebagai respons atas rivalitas Amerika Serikat (AS) dan China di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam diskusi panel yang diselenggarakan The International Institute for Strategic Studies (IISS), Prabowo mengajak negara-negara untuk memilih kerja sama ketimbang memperuncing persaingan. “Dunia sudah cukup menyaksikan persaingan yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Lalu, mengapa kita tidak bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik, bagi anda, saya, mereka, dan terlebih anak cucu kita semua,” ujarnya.
Seruan mengutamakan dialog
Shangri-La Dialogue dikenal sebagai forum pertahanan dan keamanan di Asia Pasifik. Selain Menhan RI, pertemuan itu juga dihadiri antara lain Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Menhan AS Lloyd Austin, Menhan China Wei Fenghe, dan Menhan Australia Richard Donald Marles.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyerukan agar negara-negara mengedepankan dialog untuk merespons intensitas konflik global yang meningkat. Seruan ini disebut sejalan dengan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengutamakan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik serta mendorong penyelesaian damai.
Penegasan Bebas Aktif dan tanpa aliansi pertahanan
Prabowo kembali menekankan prinsip politik luar negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif. Dalam konteks diplomasi pertahanan, Indonesia menegaskan tidak akan membangun aliansi pertahanan dengan kekuatan dunia mana pun. Penegasan ini disampaikan di tengah meningkatnya tensi keamanan global yang dipengaruhi persaingan AS dan China.
AUKUS, Quad, dan dinamika Indo-Pasifik
Di antara aliansi yang disorot adalah AUKUS, yang beranggotakan Australia, Inggris, dan AS. Aliansi ini dipahami sebagai deklarasi pemberian teknologi serta peningkatan kemampuan tempur Australia, dan kehadirannya terjadi bersamaan dengan meningkatnya agresivitas China di Laut China Selatan.
Aliansi lainnya adalah Dialog Keamanan Segi Empat (Quadrilateral Security Dialogue/Quad) yang beranggotakan Australia, India, Jepang, dan AS. Quad disebut bukan bentuk baru seperti AUKUS. Secara formal, kemitraan ini awalnya ditujukan untuk bantuan kemanusiaan dan mempercepat pemulihan India pascatsunami 2004, sementara gagasan untuk mengkristalkannya muncul pada 2007.
Dalam perkembangannya, Quad mempromosikan kerja sama di berbagai bidang, antara lain infrastruktur, keamanan maritim, kontra-terorisme, keamanan siber, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana, dengan tujuan mewujudkan “Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP)”.
Kekhawatiran di Asia Tenggara dan isu Natuna
Khusus di Asia Tenggara, potensi pecahnya konflik terbuka antara China dan sejumlah negara di kawasan menimbulkan kekhawatiran akibat meningkatnya tren saling klaim wilayah. Di tingkat domestik, kekhawatiran atas kerentanan keamanan nasional antara lain dipicu meningkatnya tensi di Laut Natuna Utara serta pelanggaran batas wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal-kapal berbendera asing.
Perdebatan pendekatan kekuatan: dari hard power hingga sharp power
Dalam diskursus hubungan internasional, pandangan realis menempatkan upaya mempertahankan keberlangsungan negara sebagai motif utama. Pemikir seperti Hans Morgenthau menekankan “kepentingan nasional” yang didefinisikan sebagai kekuatan, sementara Kenneth Waltz menggambarkan persaingan dan konflik sebagai fitur yang bertahan lama, dengan ruang kerja sama yang terbatas.
Seiring waktu, pendekatan kekuatan dalam persaingan antarnegara dipahami mengalami perubahan. Hard power diasosiasikan dengan perang konvensional. Setelah Perang Dunia II, berkembang soft power yang menekankan daya tarik melalui diplomasi. Joseph S. Nye Jr kemudian memperkenalkan konsep smart power sebagai kombinasi hard power dan soft power, terutama ketika bentuk konflik juga melibatkan aktor non-negara dalam pola perang asimetris, termasuk serangan teror.
Di sisi lain, kemunculan China sebagai kekuatan baru memunculkan istilah sharp power yang dipromosikan National Endowment for Democracy (NED) pada 2017. Dari kerangka pandang Barat, sharp power digambarkan sebagai proses kooptasi yang menarget kelompok berpengaruh seperti media, akademisi, dan komunitas. Implementasinya cenderung non-kekerasan, namun spektrum sasarannya luas karena mencakup banyak aspek kehidupan. Perdebatan mengenai sharp power menguat seiring China dan Rusia dinilai kian gencar memperluas pengaruh global.
Indonesia sebagai penyeimbang: menolak dunia unipolar
Dalam konteks tersebut, pidato Prabowo dipandang menggambarkan gagasan Indonesia untuk tidak membiarkan satu kekuatan dominan mengubah dunia menjadi unipolar. Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa lain, disebut menginginkan kesempatan yang sama untuk mengedepankan kerja sama dan mengurangi rivalitas. Prinsip Bebas dan Aktif dimaknai sebagai kebebasan untuk berteman dengan negara mana pun, serta keaktifan dalam menjaga perdamaian dunia.
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia menginisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang memuat cara pandang ASEAN terhadap Indo-Pasifik dengan mengadopsi prinsip “ASEAN Ways”. Prinsip-prinsip itu meliputi sentralitas, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, kerangka kerja berbasis aturan, tata kelola yang baik, penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, kesetaraan, saling menghormati, saling percaya, saling menguntungkan, serta penghormatan pada hukum internasional.
Di tengah pemulihan pascapandemi
Shangri-La Dialogue 2022 berlangsung ketika banyak negara masih berjuang mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang telah berjalan lebih dari dua tahun dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama kesehatan, serta berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial. Dalam situasi pascapandemi dan berbagai isu kemanusiaan, muncul pertanyaan mengapa negara-negara tidak memperkuat kerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi penerus, mengingat kekuatan besar memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk melindungi kelompok rentan.
Di tengah demonstrasi kekuatan dan polarisasi global, Indonesia menekankan pentingnya mengingat pelajaran sejarah agar persaingan tidak kembali mendorong dunia pada pola perebutan kekuasaan melalui unjuk kekuatan.
