WASHINGTON — Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan sedikitnya 12 negara tengah bersiap mengajukan pinjaman baru untuk menghadapi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok yang dipicu perang di Timur Tengah.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan tekanan paling besar dirasakan negara-negara berkembang, terutama di Afrika sub-Sahara. Ia juga memperingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz berpotensi memperparah gangguan pasokan, bahkan jika konflik segera berakhir.
Dalam pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington, Georgieva memperkirakan kebutuhan pembiayaan tambahan global dapat mencapai US$20 miliar hingga US$50 miliar. Dana itu bisa berasal dari program pinjaman baru maupun penambahan fasilitas dari sekitar 39 program pembiayaan yang sudah berjalan.
IMF belum menyebut negara-negara yang akan mengajukan bantuan. Namun, lembaga itu menilai jumlah pemohon kemungkinan bertambah. Kepala strategi IMF Christian Mummsen mengatakan estimasi tersebut masih bersifat awal dan dapat meningkat seiring pembahasan lebih lanjut dengan negara anggota.
Georgieva menyoroti risiko gangguan fisik dalam rantai pasok, khususnya bagi negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak, gas, dan bahan baku dari kawasan Teluk. Ia menekankan dampak gangguan pasokan tidak akan cepat hilang karena distribusi energi global bergantung pada kapal tanker yang bergerak lambat dan memerlukan waktu berminggu-minggu.
IMF sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 sebesar 3,1%. Namun skenario terbaru menunjukkan risiko penurunan menjadi sekitar 2,5% jika harga minyak bertahan tinggi, bahkan bisa mendekati 2% dalam skenario terburuk yang mengarah ke resesi global. Ekonom utama IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan ekonomi dunia kini bergerak menuju skenario yang lebih buruk dari perkiraan awal.
Untuk meredam dampak krisis energi, IMF mendorong negara-negara menghemat penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada minyak, antara lain melalui kebijakan seperti transportasi publik gratis sementara. Namun IMF mengingatkan pemerintah agar tidak memberikan subsidi energi secara luas karena dapat memperpanjang tekanan harga dan memicu inflasi.
Direktur urusan fiskal IMF Rodrigo Valdes menegaskan subsidi bahan bakar yang menyeluruh berisiko memperburuk inflasi dan mengganggu distribusi pasokan global.
