BERITA TERKINI
Ibas Soroti Penguatan Fiskal, Energi, dan Perlindungan Sosial untuk Hadapi Gejolak Global

Ibas Soroti Penguatan Fiskal, Energi, dan Perlindungan Sosial untuk Hadapi Gejolak Global

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan strategi fiskal, energi, dan perlindungan sosial guna merespons dinamika global yang kian kompleks.

Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan bertema “Indonesia di Tengah Gejolak Global: Strategi Fiskal, Energi, dan Perlindungan Rakyat” di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Forum tersebut menghadirkan pakar, akademisi, teknokrat, serta anggota DPR RI dari Komisi XI, Komisi XII, dan Badan Anggaran.

Dalam sambutannya, Ibas menilai dunia saat ini berada dalam tiga lapisan dinamika besar—geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi—yang saling terkait. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global, perdagangan energi dan pangan, hingga kebijakan moneter dan fiskal nasional.

“Indonesia tidak berdiri sendiri. Kita terhubung dalam sistem global yang dinamis. Apa yang terjadi di dunia hari ini, langsung berdampak pada kehidupan rakyat kita, mulai dari harga energi, pangan, hingga daya beli masyarakat,” kata Ibas.

Ibas menjelaskan, ketegangan global memicu disrupsi rantai pasok, kenaikan harga energi dan pangan, serta perubahan pola perdagangan dunia. Dampaknya, kata dia, turut menekan nilai tukar dan arus modal, sekaligus meningkatkan beban subsidi energi serta kebutuhan perlindungan sosial.

Dari sisi fiskal, Ibas menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara upaya melindungi masyarakat dan menjaga kesehatan APBN. Ia juga menyebut pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menjaga harga energi agar tidak membebani masyarakat, serta menghadirkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan komitmennya mengawal kebijakan melalui tiga pendekatan. Untuk jangka pendek (stabilisasi), langkah yang ditekankan meliputi intervensi harga dan pasar, penguatan cadangan pangan dan energi, perluasan bantuan sosial, serta stabilisasi nilai tukar.

Untuk jangka menengah, fokus diarahkan pada reformasi subsidi tepat sasaran berbasis data, diversifikasi sumber impor dan ekspor, serta penguatan industri dalam negeri. Sementara dalam jangka panjang, strategi yang didorong mencakup kemandirian energi melalui energi terbarukan, kedaulatan pangan nasional, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, dan peningkatan daya saing global.

Selain itu, Ibas menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal, penguatan diplomasi ekonomi, serta peningkatan investasi di sektor energi dan pangan. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Covid-19, yang disebutnya menjadi modal untuk merespons tantangan saat ini.

“Negara yang kuat bukan yang bebas dari krisis, tetapi yang mampu merespons krisis dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat,” ujar Ibas.

Menutup sambutannya, Ibas mengajak peserta diskusi menyampaikan pandangan strategis, masukan kritis, serta rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Ia menegaskan kunci menghadapi tantangan global terletak pada keberanian mengambil kebijakan, ketepatan strategi, dan kekuatan sinergi nasional.

Diskusi turut memuat pandangan sejumlah akademisi dan pakar. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, mempertanyakan efektivitas sistem global dalam menjamin kepatuhan antarnegara. Prof. Yon Machmudi, Ph.D., Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah UI, menyoroti keterkaitan konflik Iran dengan dinamika di Gaza sebagai pola baru konflik global.

Dari perspektif geopolitik dan ketahanan nasional, Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc., Direktur Kerja Sama Luar Negeri di Indo-Pacific Strategic Intelligence, menekankan pentingnya kesiapan menghadapi berbagai skenario disrupsi global, khususnya pada sektor energi dan pangan. Sementara Dionisius Narjoko, Ph.D., Senior Economist di ERIA, menilai penguatan industri manufaktur dan perlindungan sosial perlu menjadi perhatian, termasuk menyiapkan jaringan pengaman sosial serta strategi jangka panjang melalui diversifikasi industri dan kerja sama kawasan.