Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya memperkuat strategi fiskal, energi, dan perlindungan sosial untuk menghadapi dinamika global yang dinilainya semakin kompleks dan tidak menentu.
Pernyataan itu disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertema “Indonesia di Tengah Gejolak Global: Strategi Fiskal, Energi, dan Perlindungan Rakyat”. Dalam sambutannya, ia menyebut dunia saat ini berada dalam tiga lapisan dinamika besar—geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi—yang saling terkait dan berdampak pada stabilitas ekonomi global, perdagangan energi dan pangan, serta kebijakan moneter dan fiskal di dalam negeri.
“Indonesia tidak berdiri sendiri. Kita terhubung dalam sistem global yang dinamis. Apa yang terjadi di dunia hari ini, langsung berdampak pada kehidupan rakyat kita, mulai dari harga energi, pangan, hingga daya beli masyarakat,” kata Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).
Ibas menjelaskan, ketegangan global dapat memicu disrupsi rantai pasok, kenaikan harga energi dan pangan, serta perubahan pola perdagangan dunia. Menurutnya, kondisi tersebut turut menekan nilai tukar dan arus modal, sekaligus meningkatkan beban subsidi energi dan kebutuhan perlindungan sosial.
Dari sisi fiskal, Ibas menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kesehatan APBN. “APBN harus tetap menjadi shock absorber, melindungi rakyat dari tekanan global, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain menjaga harga energi agar tidak membebani masyarakat serta menghadirkan paket kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Mengutip ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz, Ibas mengingatkan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat melemahkan ekonomi, sehingga kebijakan publik perlu memihak masyarakat.
Ibas menyatakan komitmennya mengawal kebijakan melalui tiga pendekatan waktu. Pada jangka pendek, ia menyebut fokus dapat diarahkan pada intervensi harga dan pasar, penguatan cadangan pangan dan energi, perluasan bantuan sosial, serta stabilisasi nilai tukar.
Pada jangka menengah, ia mendorong reformasi subsidi agar tepat sasaran berbasis data, diversifikasi sumber impor dan ekspor, serta penguatan industri dalam negeri. Sementara jangka panjang mencakup kemandirian energi melalui energi terbarukan, kedaulatan pangan nasional, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, serta peningkatan daya saing global.
Selain itu, Ibas menyinggung perlunya sinergi kebijakan moneter dan fiskal, penguatan diplomasi ekonomi, serta peningkatan investasi di sektor energi dan pangan. Ia menilai pengalaman Indonesia menghadapi krisis 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Covid-19 dapat menjadi modal untuk merespons tantangan global saat ini.
“Negara yang kuat bukan yang bebas dari krisis, tetapi yang mampu merespons krisis dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat,” tuturnya.
Dalam diskusi itu, Ibas mengajak peserta memberikan pandangan strategis, masukan kritis, serta rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif. Ia menyatakan masukan tersebut akan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan di parlemen, pengawalan APBN, serta penguatan strategi nasional.
Diskusi juga memuat pandangan sejumlah pakar dan akademisi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana mempertanyakan efektivitas sistem global dalam menjamin kepatuhan antarnegara. “Apa yang bisa memastikan, jika terjadi kesepakatan, tidak akan ada pelanggaran lagi?” ujarnya.
Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah UI Prof. Yon Machmudi menyoroti keterkaitan konflik Iran dengan dinamika di Gaza sebagai pola baru konflik global. Sementara Anggota Fraksi Partai Demokrat Rizki Natakusumah menekankan pentingnya ketahanan strategis nasional. Ia mengapresiasi usulan Indonesia sebagai mediator, namun menilai negara tetap perlu membangun “strategic resilience” sendiri.
Dari perspektif energi, Pakar Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Dr. Ir. Rudy Laksmono W mengingatkan subsidi yang terus membengkak, sementara produksi nasional masih jauh di bawah konsumsi harian. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan turut menyoroti tekanan subsidi energi dan pentingnya menjaga harga minyak melalui efisiensi nasional.
Asia Freedom Fellow di LSE sekaligus Senior Research and Policy Specialist di CIPS Andree Surianta menekankan penguatan fundamental ekonomi melalui mobilisasi produksi, distribusi yang efisien, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Dari sisi kesiapsiagaan geopolitik dan ketahanan nasional, Direktur Kerja Sama Luar Negeri di Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisha Rasyidila Kusumasomantri mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi berbagai skenario disrupsi global, khususnya di sektor energi dan pangan.
Senior Economist ERIA Dionisius Narjoko menyebut perlunya penguatan industri manufaktur dan perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan anggota Fraksi Partai Demokrat Sartono yang menekankan pembenahan struktural jangka panjang melalui peningkatan produksi energi domestik dan penguatan regulasi. Ia menambahkan perlunya menyiapkan jaringan pengaman sosial serta strategi jangka panjang melalui diversifikasi industri dan kerja sama kawasan.
Diskusi kebangsaan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global yang terus berkembang. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI serta para narasumber dan pakar dari berbagai institusi.
