Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan perlunya penguatan strategi fiskal, energi, dan perlindungan sosial untuk menghadapi dinamika global yang dinilainya semakin kompleks dan tidak menentu. Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu tetap berfungsi sebagai peredam guncangan (shock absorber) agar tekanan global tidak langsung membebani masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertema “Indonesia di Tengah Gejolak Global: Strategi Fiskal, Energi, dan Perlindungan Rakyat” yang menghadirkan pakar, akademisi, teknokrat, serta anggota DPR RI dari Komisi XI, Komisi XII, dan Badan Anggaran.
Dalam sambutannya, Ibas menilai dunia saat ini berada dalam tiga lapisan dinamika besar—geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi—yang saling terkait dan berdampak pada stabilitas ekonomi global, perdagangan energi dan pangan, serta kebijakan moneter dan fiskal nasional. “Indonesia tidak berdiri sendiri. Kita terhubung dalam sistem global yang dinamis. Apa yang terjadi di dunia hari ini, langsung berdampak pada kehidupan rakyat kita, mulai dari harga energi, pangan, hingga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan ketegangan global telah memicu disrupsi rantai pasok, kenaikan harga energi dan pangan, serta perubahan pola perdagangan dunia. Menurutnya, kondisi tersebut turut menekan nilai tukar dan arus modal, sekaligus meningkatkan beban subsidi energi serta kebutuhan perlindungan sosial.
Dari sisi fiskal, Ibas menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kesehatan APBN. Ia menegaskan APBN harus tetap melindungi masyarakat dari tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia juga menyebut pemerintah telah mengambil langkah strategis, termasuk menjaga harga energi agar tidak membebani masyarakat dan menghadirkan paket kebijakan ekonomi yang pro rakyat.
Mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz, Ibas mengingatkan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat melemahkan ekonomi. Karena itu, menurutnya, kebijakan publik perlu memastikan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat luas.
Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan komitmen mengawal kebijakan melalui tiga pendekatan. Pada jangka pendek, fokus diarahkan pada stabilisasi melalui intervensi harga dan pasar, penguatan cadangan pangan dan energi, perluasan bantuan sosial, serta stabilisasi nilai tukar. Pada jangka menengah, mereka menekankan reformasi subsidi agar tepat sasaran berbasis data, diversifikasi sumber impor dan ekspor, serta penguatan industri dalam negeri. Sementara pada jangka panjang, agenda yang didorong mencakup kemandirian energi melalui energi terbarukan, kedaulatan pangan nasional, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, dan peningkatan daya saing global.
Ibas juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal, penguatan diplomasi ekonomi, serta peningkatan investasi di sektor energi dan pangan. Ia mengingatkan Indonesia memiliki pengalaman menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Covid-19. “Negara yang kuat bukan yang bebas dari krisis, tetapi yang mampu merespons krisis dengan cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Menutup sambutannya, Ibas mengajak peserta diskusi menyampaikan pandangan strategis, masukan kritis, dan rekomendasi kebijakan yang konkret serta implementatif. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan di parlemen, pengawalan APBN, dan penguatan strategi nasional. Ia menegaskan kunci menghadapi tantangan global adalah keberanian mengambil kebijakan, ketepatan strategi, dan sinergi nasional.
Diskusi turut memuat pandangan sejumlah akademisi dan pakar. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, mempertanyakan efektivitas sistem global dalam menjamin kepatuhan antarnegara. Prof. Yon Machmudi, Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, menyoroti keterkaitan konflik Iran dengan dinamika di Gaza sebagai pola baru konflik global. Anggota Fraksi Partai Demokrat Rizki Natakusumah menekankan pentingnya ketahanan strategis nasional dan mengapresiasi usulan Indonesia sebagai mediator, sembari mengingatkan perlunya membangun “strategic resilience” nasional.
Dari perspektif energi, Dr. Ir. Rudy Laksmono W, pakar ketahanan energi Universitas Pertahanan, mengingatkan subsidi terus membengkak sementara produksi nasional masih jauh di bawah konsumsi harian. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan juga menyoroti tekanan subsidi energi yang signifikan dan pentingnya menjaga harga minyak melalui efisiensi nasional.
Andree Surianta, Asia Freedom Fellow di LSE dan Senior Research and Policy Specialist di CIPS, menekankan penguatan fundamental ekonomi melalui mobilisasi produksi, distribusi yang efisien, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Aisha Rasyidila Kusumasomantri, Direktur Kerja Sama Luar Negeri di Indo-Pacific Strategic Intelligence, mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi berbagai skenario disrupsi global, khususnya pada sektor energi dan pangan.
Sementara itu, Dionisius Narjoko, Senior Economist di ERIA, menekankan penguatan industri manufaktur dan perlindungan sosial, termasuk kebutuhan menyiapkan jaringan pengaman sosial, serta strategi jangka panjang melalui diversifikasi industri dan kerja sama kawasan. Dari sisi energi, anggota Fraksi Partai Demokrat Sartono menyoroti pentingnya pembenahan struktural jangka panjang melalui peningkatan produksi energi domestik dan penguatan regulasi.
Diskusi kebangsaan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global yang terus berkembang. Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI turut hadir, di antaranya Marwan Cik Asan, Fathi, Wahyu Sanjaya, Sartono, Hasani Bin Zuber, serta Rizki Natakusumah, bersama para narasumber dan pakar yang menyampaikan kontribusi pemikiran strategis bagi arah kebijakan Indonesia ke depan.
