Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) memanfaatkan momentum halal bihalal sebagai ajang konsolidasi untuk mendorong kepercayaan pelaku usaha serta memperkuat investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Acara yang digelar di Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/4/2026) itu dihadiri jajaran pengurus pusat dan sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, pengusaha nasional Sandiaga Uno, Erwin Aksa, Kepala Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Candra Tirta Wijaya, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ismed Saputra, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Akbar Djohan, serta Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.
Ketua Umum BPP HIPKA periode 2022–2027, Kamrussamad, mengatakan forum tersebut dirancang sebagai ruang temu berbagai pemangku kepentingan strategis untuk membangun optimisme dunia usaha.
“Forum ini menjadi ruang untuk membangun kepercayaan. Kita ingin pengusaha yakin bahwa kondisi ekonomi saat ini tetap bisa didorong ke arah yang lebih baik,” ujar Kamrussamad.
Ia menjelaskan, kegiatan itu menghadirkan sejumlah unsur, mulai dari pengamat ekonomi, jajaran direksi BUMN dan BLU sektor manufaktur, perwakilan parlemen, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia.
Menurut Kamrussamad, kepercayaan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mendorong realisasi investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan investasi dinilai dapat memperluas kegiatan bisnis sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.
Kamrussamad juga menyampaikan bahwa HIPKA menyambut positif langkah pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah pada awal 2026.
“HIPKA melihat langkah pemerintah cukup responsif dalam menjaga stabilitas. Ini penting untuk memastikan dunia usaha tetap memiliki kepastian dalam berinvestasi,” kata dia.
Dalam konteks stabilitas, pemerintah disebut terus memperkuat koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memantau kondisi pasar keuangan.
Bank Indonesia juga melakukan intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari tekanan aliran modal keluar. Di sisi lain, pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak global melalui penyesuaian kebijakan subsidi dan kompensasi energi agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah lain yang ditempuh adalah mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional melalui skema Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat.
Pemerintah juga mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam gejolak dengan menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial serta dukungan terhadap sektor industri terdampak.
Dalam jangka menengah, strategi penguatan ekonomi dilakukan melalui hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor serta diversifikasi pasar ke negara non-tradisional.
Serangkaian kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha dalam menghadapi ketidakpastian global.
