Program hilirisasi nikel yang dipercepat sejak larangan ekspor nikel pada 2020 telah memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Pada tujuh bulan pertama 2022, produksi Indonesia meningkat 41% dan mencapai 47% dari total produksi dunia. Pencapaian ini membuat Indonesia kian strategis dalam rantai nilai kendaraan listrik, terutama ketika kebutuhan sel baterai diproyeksikan tumbuh setidaknya 11 kali lipat pada 2030, didorong permintaan dari Cina, Eropa, dan Amerika Serikat.

Namun, setelah lonjakan awal tersebut, tantangan baru justru muncul. Mulai dari arah investasi hilirisasi yang masih didominasi baja anti karat, tuntutan lingkungan dan tata kelola (ESG) di pasar global, hingga perubahan teknologi baterai yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada nikel.

Hilirisasi masih didominasi baja anti karat

Hingga kini, produk hilirisasi nikel Indonesia masih didominasi baja anti karat. Salah satu penyebabnya adalah karakter nikel Indonesia yang banyak berupa nikel kelas 2 dari deposit laterit. Jenis ini lebih cocok diolah menjadi baja anti karat melalui proses pirometalurgi, yakni pemisahan logam dari bijih dengan pemanasan pada temperatur tinggi.

Di sisi lain, muncul pandangan bahwa investasi pada industri baja anti karat sudah berlebihan sehingga pemerintah perlu mengarahkan fokus investasi ke produk yang lebih terkait langsung dengan kendaraan listrik, terutama sel baterai.

Hidrometalurgi untuk baterai: mahal, boros energi, dan menyisakan limbah

Nikel kelas 2 sebenarnya masih dapat diolah menjadi bahan baku sel baterai melalui teknik hidrometalurgi, yaitu proses ekstraksi menggunakan larutan. Pemerintah disebut tengah mendesain kebijakan baru untuk mendorong pembangunan pabrik hidrometalurgi.

Namun, hidrometalurgi memiliki tantangan besar. Investasinya mahal dan sulit diprediksi. Proses ini juga dinilai lebih boros energi serta menghasilkan limbah yang lebih sulit ditangani dibanding produksi dari bijih nikel kelas 1, yang banyak ditambang di Rusia, Kanada, dan Australia.

Bagi pemerintah yang menargetkan nol emisi karbon pada 2060, persoalan energi dan dampak lingkungan dari proses pengolahan menjadi isu yang tidak bisa diabaikan.

Tekanan ESG dapat memengaruhi investasi dan akses pasar

Isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) berpotensi memengaruhi arus investasi dan akses pasar, terutama dari wilayah yang menjadikan ESG sebagai pertimbangan penting seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bahkan sebelum membahas hidrometalurgi, program hilirisasi nikel Indonesia disebut masih memiliki berbagai persoalan terkait ESG.

Hambatan akses pasar juga muncul dari kebijakan dagang. Di Amerika Serikat, kebijakan Inflation Reduction Act memuat stimulus pajak bagi pembeli kendaraan listrik, dengan syarat kendaraan menggunakan bahan baku dari negara yang memiliki perjanjian dagang dengan AS dan dirakit di kawasan Amerika Utara. Kondisi ini membuat kendaraan listrik buatan Indonesia berpotensi sulit memperoleh stimulus tersebut sehingga kurang kompetitif di pasar AS.

Sementara itu, hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa kerap tegang, terutama terkait sumber daya alam. Uni Eropa diketahui menggugat larangan ekspor nikel Indonesia ke WTO, serta menerapkan tarif antidumping dan antisubsidi terhadap ekspor baja anti karat dari Indonesia. Dengan pengalaman sengketa tersebut, muncul kekhawatiran Uni Eropa dapat menerapkan kebijakan serupa terhadap kendaraan listrik dari Indonesia, terlebih di tengah isu ESG yang juga pernah muncul dalam polemik kelapa sawit.

Perubahan teknologi baterai mengurangi keunggulan nikel

Di tengah tantangan akses pasar Barat, Cina kerap dipandang sebagai opsi penting karena merupakan pasar kendaraan listrik terbesar pada 2021 dan diproyeksikan tetap terbesar pada 2030. Cina juga telah menjadi tujuan ekspor utama produk hilirisasi nikel Indonesia dan menjadi sumber pendanaan mayoritas pabrik pengolahan nikel terintegrasi di Indonesia. Dengan ratifikasi RCEP, eksplorasi pasar Cina dianggap sebagai langkah yang logis.

Namun, perubahan teknologi baterai di pasar Cina dapat mengurangi keunggulan Indonesia sebagai negara kaya nikel. Pasar Cina, seperti Indonesia, banyak didominasi kendaraan ringan (light-duty vehicles). Segmen ini semakin banyak menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) yang tidak memakai nikel dan kobalt. Meski kapasitasnya lebih terbatas dibanding baterai berbasis nikel, LFP lebih mudah dan murah diproduksi.

LFP dinilai cocok untuk kendaraan kecil hemat energi dengan jarak tempuh pendek di perkotaan, sehingga relevan untuk pasar Cina, India, maupun Indonesia. Di Indonesia, Wuling Air EV disebut menggunakan baterai tipe LFP. Teknologi ini juga mulai dilirik Tesla dan Volkswagen untuk model terjangkau.

Peralihan ke LFP turut dipicu kenaikan harga nikel setelah serangan Rusia ke Ukraina serta berkurangnya subsidi untuk baterai berbasis nikel. Dalam laporan International Energy Agency (IEA), ketika nikel sulit diakses, baterai LFP diperkirakan akan mendominasi tipe baterai yang digunakan pada 2030. Semakin terbatas pasokan bahan baku nikel, riset bahan alternatif seperti LFP diproyeksikan makin gencar.

Pemerintah diminta mengunci akses pasar lewat perjanjian dagang

Perubahan teknologi dan hambatan akses pasar membuat pemerintah perlu memikirkan target pasar sel baterai secara lebih matang. Di pasar kendaraan listrik kelas bawah, teknologi tanpa nikel semakin kuat. Sementara di segmen kelas atas, akses ke Eropa dan Amerika Utara menghadapi syarat dan hambatan tersendiri.

Pemerintah telah mengeluarkan insentif untuk lebih dari 200.000 kendaraan listrik guna memaksimalkan pasar domestik. Namun, angka itu dinilai masih jauh dibanding hampir 8 juta kendaraan listrik di luar pasar global. Selain itu, terlalu mengandalkan pasar dalam negeri berisiko mengurangi nilai tambah dari ekspor, padahal pasar global diperkirakan tetap penting.

Dalam konteks ini, perjanjian dagang dipandang sebagai kunci. Ketika banyak perusahaan dunia berusaha mencari alternatif dari Cina, perjanjian dagang dapat memberi keunggulan Indonesia dibanding negara lain di kawasan. Kekayaan nikel Indonesia juga dapat menjadi modal dalam negosiasi.

• Uni Eropa: Indonesia tengah menegosiasikan IEU-CEPA. Di tengah sengketa dagang yang sudah dan sedang berlangsung, percepatan penyelesaian perjanjian dinilai menantang, tetapi pemerintah perlu menempatkan akses pasar Uni Eropa sebagai kepentingan penting.

• Amerika Serikat: Selain mendekati investor seperti Tesla, Indonesia dinilai perlu melobi agar dapat memperoleh manfaat stimulus Inflation Reduction Act.

• Australia: Perjanjian dagang dengan Australia dipandang dapat membantu akses pasar sekaligus membuka peluang terkait lithium yang penting untuk komponen baterai.

Risiko kelebihan pasokan dan dominasi investor

Dengan banyaknya komitmen investasi sel baterai di Indonesia, pemerintah dinilai perlu memastikan akses pasar agar skala ekonomis tercapai dan tidak terjadi kelebihan pasokan di dalam negeri.

Pemerintah juga disebut perlu menghitung untung rugi dari berbagai intervensi, karena nilai ekspor saja dinilai sulit menjadi indikator, mengingat besarnya fasilitas fiskal untuk investor dan subsidi bagi konsumen. Selain itu, ada peringatan agar Indonesia waspada terhadap dominasi sejumlah kecil investor atas keseluruhan rantai nilai hilirisasi nikel.

Indonesia dinilai telah cukup sukses mengelola nikel hingga memperkuat posisi globalnya. Namun, isu lingkungan, tuntutan ESG, dinamika kebijakan dagang, dan perubahan teknologi baterai akan menentukan apakah keunggulan tersebut bisa benar-benar diterjemahkan menjadi daya saing kendaraan listrik dan baterai di pasar internasional. Langkah pemerintah saat ini akan ikut menentukan arah masa depan hilirisasi nikel Indonesia.