JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyayangkan adanya usulan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, usulan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang saat ini berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
“Padahal pemerintah saat ini sedang berusaha keras agar tidak menyusahkan rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM,” kata Hekal dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Hekal menilai langkah pemerintah menahan harga BBM bersubsidi patut diapresiasi. Ia menegaskan, kebijakan itu disebut bukan tanpa dasar, melainkan melalui perhitungan fiskal yang matang dan kehati-hatian dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Langkah ini harus diapresiasi karena menunjukkan pemerintah mampu mengambil kebijakan yang cerdas tanpa membebani masyarakat. Apalagi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi tentu sudah melalui perhitungan yang cermat dan memperhatikan ruang fiskal,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan menahan harga BBM juga dinilai penting untuk menahan laju inflasi, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Hekal juga menyinggung dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang disebut telah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berimbas pada banyak negara. Ia menyebut sejumlah negara memilih menaikkan harga BBM domestik untuk mengurangi beban fiskal.
Namun, ia menilai Indonesia mengambil langkah berbeda dengan tetap menahan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. “Kita harus memahami, bahwa perang di Timur Tengah membuat banyak negara akhirnya menaikkan harga BBM. Tapi Indonesia memilih jalan yang berpihak pada rakyat, yaitu menahan harga agar daya beli tetap terjaga,” jelasnya.
Hekal menegaskan komitmen Presiden Prabowo, menurutnya, adalah tidak membebani masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang penuh tekanan. “Presiden berkomitmen tidak ingin membebankan rakyat. Justru di saat seperti ini, negara harus hadir melindungi masyarakat, bukan sebaliknya,” tutupnya.
