Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menilai pemerintah perlu berani memangkas pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada produktivitas masyarakat dan mengalihkannya menjadi belanja yang lebih produktif.
“Jadi ketika siapa pun, termasuk di dalam ekonomi rumah tangga, ketika menghadapi krisis, langkah pertama adalah mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan kemudian dari pengeluaran yang tidak perlu itu diubah menjadi pengeluaran yang produktif,” kata Hasto saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (8/4/2026).
Dalam pernyataannya, Hasto juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat sasaran karena berpotensi menghambat kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan ekonomi.
Alih-alih memotong transfer, ia mendorong evaluasi total terhadap efisiensi birokrasi serta belanja modal yang dinilai tidak mendesak. Hasto menekankan, setiap rupiah yang dihemat dari pengeluaran yang tidak perlu seharusnya dialihkan untuk mendukung sektor produktif, seperti bantuan sarana produksi pertanian atau pembangunan infrastruktur kerakyatan.
Ia mencontohkan intervensi pemerintah daerah yang dapat mendorong pergerakan ekonomi. “Dari pengeluaran yang tidak perlu itu diubah menjadi pengeluaran yang produktif. Contohnya di sini (Pemkot Jogja) membuat cabang untuk warung Brongkos yang cita rasanya luar biasa. Itu artinya menciptakan gerak ekonomi, nah Pemda memberikan campur tangan di situ,” ujarnya.
Selain itu, Hasto mendorong pemerintah memperkuat ketahanan fiskal nasional agar masyarakat tidak terus dibayangi kekhawatiran, termasuk terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ketika terjadi gejolak energi global. Ia menilai persiapan menghadapi krisis perlu dilakukan secara progresif, termasuk dengan meninjau kembali kebijakan pemotongan anggaran di daerah.
Menurut Hasto, dalam kondisi keterbatasan anggaran, prioritas pemerintah seharusnya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terlindungi, terutama terkait kedaulatan pangan. Ia menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hal-hal yang paling fundamental.
“Transfer ke daerah yang dipotong itu perlu dilakukan evaluasi dan kemudian harus mendorong bagaimana daerah punya kemampuan untuk mendorong daya tahan perekonomian kita,” kata Hasto.
