BERITA TERKINI
Halalbihalal HIPKA Jadi Forum Konsolidasi Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Halalbihalal HIPKA Jadi Forum Konsolidasi Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) memanfaatkan momentum halalbihalal sebagai sarana memperkuat konsolidasi dan membangun optimisme pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kegiatan yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/4), dihadiri sejumlah tokoh nasional dari berbagai sektor, mulai dari unsur pemerintahan, dunia usaha, hingga pengamat ekonomi.

Ketua Umum BPP HIPKA periode 2022–2027, Kamrussamad, menyebut forum tersebut menjadi ruang strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat kepercayaan dunia usaha.

“Kepercayaan adalah kunci. Jika pelaku usaha optimistis, maka investasi akan bergerak dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja,” ujar Kamrussamad.

Menurutnya, kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen penting, seperti jajaran direksi BUMN dan BLU sektor industri, perwakilan parlemen, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia. Kehadiran lintas sektor itu diharapkan dapat mendorong sinergi untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Kamrussamad menilai stabilitas dan kepastian kebijakan menjadi faktor utama dalam menjaga minat investasi, baik dari dalam negeri maupun asing. Dalam konteks tersebut, HIPKA mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai responsif dalam merespons dinamika global, termasuk dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Pemerintah telah menunjukkan respons yang cepat dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha untuk tetap percaya diri dalam berinvestasi,” katanya.

Sejumlah langkah strategis pemerintah juga dinilai memperkuat fondasi ekonomi nasional. Koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) disebut terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Di sisi lain, Bank Indonesia melakukan berbagai intervensi guna menjaga nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal. Pemerintah juga mengantisipasi gejolak harga energi global melalui kebijakan subsidi dan kompensasi agar tidak membebani APBN.

Upaya lain yang didorong adalah penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional melalui skema Local Currency Transaction (LCT), yang dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Pemerintah juga mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dengan menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial serta memberikan dukungan kepada sektor industri terdampak.

Dalam jangka menengah, strategi penguatan ekonomi diarahkan pada hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, serta memperluas pasar ke negara-negara non-tradisional.

Dengan berbagai langkah tersebut, HIPKA berharap kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga sehingga investasi terus tumbuh dan mampu membuka lebih banyak peluang kerja di tengah tekanan global yang masih berlangsung.