Posisi geografis Indonesia menempatkannya pada titik silang dunia: di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar, letak ini memberi nilai strategis tinggi bagi Indonesia, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun militer. Dalam konteks tersebut, geostrategi dipandang sebagai pendekatan penting untuk memanfaatkan keunggulan geografis, potensi sumber daya alam, dan keberagaman sosial-budaya guna memperkuat ketahanan nasional.
Kajian berbasis studi literatur terhadap berbagai kebijakan strategis nasional ini menyoroti bahwa penerapan geostrategi yang tepat dapat meningkatkan daya saing bangsa, memperkuat kedaulatan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan—mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, konflik kepentingan geopolitik, hingga ancaman non-tradisional—menuntut respons yang adaptif dan terintegrasi.
Dari sisi geografis, Indonesia berada di jalur penting lalu lintas global. Wilayah perairannya dilalui sejumlah jalur pelayaran internasional yang padat, termasuk Selat Malaka, serta jalur alternatif seperti Selat Sunda dan Selat Lombok. Indonesia juga menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur resmi lintas laut kepulauan sesuai ketentuan UNCLOS, yang mencakup ALKI I, ALKI II, dan ALKI III. Stabilitas dan keamanan kawasan perairan ini berpengaruh terhadap kelancaran rantai pasok global, termasuk pasokan energi, pangan, dan barang konsumsi.
Keunggulan Indonesia sebagai negara maritim turut ditopang oleh luas wilayah laut yang mendominasi kawasan nasional, garis pantai yang panjang, serta potensi sumber daya laut. Potensi ini mencakup perikanan, terumbu karang, minyak dan gas bawah laut, hingga peluang pengembangan energi laut. Keanekaragaman hayati laut yang tinggi juga dipandang penting bagi ekologi global dan peluang ekonomi biru. Meski demikian, besarnya wilayah perairan juga memunculkan kerentanan terhadap ancaman seperti pencurian ikan, penyelundupan, terorisme laut, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing.
Dalam kerangka kebijakan nasional, geostrategi dipahami sebagai cara pandang strategis yang bertumpu pada kondisi geografis untuk mencapai kepentingan nasional. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan wilayah darat-laut-udara, pemanfaatan sumber daya alam, penguatan modal sosial melalui demografi dan budaya, keterlibatan dalam stabilitas kawasan, serta penataan pertahanan dan keamanan. Konsep ini juga berkaitan dengan Wawasan Nusantara yang menekankan kesatuan wilayah dan kepentingan nasional yang tidak terpisah antara daratan dan lautan.
Penerapan geostrategi tercermin dalam berbagai sektor kebijakan. Di bidang pertahanan dan keamanan, perhatian diarahkan pada penguatan wilayah perairan dan kawasan perbatasan strategis, termasuk pembangunan dan modernisasi pangkalan serta peningkatan kapasitas pengamanan laut. Di bidang ekonomi dan infrastruktur, konsep konektivitas antarpulau didorong melalui program seperti Tol Laut dan pembangunan pelabuhan. Pada sektor kelautan dan perikanan, kebijakan pemberantasan pencurian ikan menjadi bagian dari upaya menjaga sumber daya maritim. Di bidang energi dan lingkungan, pemanfaatan potensi geografis untuk mengembangkan energi terbarukan diposisikan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi. Sementara dalam hubungan luar negeri, visi Poros Maritim Dunia ditempatkan sebagai strategi untuk memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan dan keamanan maritim kawasan Indo-Pasifik.
Ketahanan nasional dalam kajian ini dipahami sebagai kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri. Ukurannya merujuk pada Astha Gatra yang terdiri dari Tri Gatra (geografi, kekayaan alam, demografi) dan Panca Gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Kedelapan unsur tersebut saling terkait, sehingga pelemahan satu aspek dapat memengaruhi ketahanan secara keseluruhan.
Hubungan antara geostrategi dan ketahanan nasional digambarkan sebagai hubungan alat dan tujuan: geostrategi menjadi pedoman pemanfaatan potensi nasional, sementara ketahanan nasional menjadi sasaran yang hendak dicapai. Melalui pendekatan geostrategis, kebijakan dapat dirancang untuk mengantisipasi dan merespons ancaman secara lebih terkoordinasi, sekaligus menjaga keseimbangan antarunsur ketahanan nasional. Contoh yang disorot mencakup pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sebagai penguatan ketahanan wilayah, serta diplomasi aktif di kawasan Indo-Pasifik untuk menjaga stabilitas regional.
Di sisi tantangan, kajian menempatkan konflik geopolitik di Laut Cina Selatan sebagai salah satu isu utama. Kawasan ini dinilai strategis karena menjadi jalur pelayaran internasional penting dan berbatasan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, yang juga memiliki potensi sumber daya. Tantangan yang disebut antara lain tumpang tindih klaim sepihak, meningkatnya ketegangan di lapangan, ancaman terhadap kedaulatan, serta potensi dampak dari rivalitas kekuatan besar terhadap stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, Indonesia menekankan diplomasi aktif dan pendekatan berbasis hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
Selain itu, ancaman non-tradisional juga menjadi perhatian karena bersifat kompleks dan lintas sektor. Kajian menyoroti terorisme, kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia, perubahan iklim yang berdampak pada wilayah pesisir dan pulau kecil, serta pandemi global yang dapat mengguncang stabilitas sosial-ekonomi dan keamanan. Ancaman-ancaman ini dipandang memerlukan respons yang tidak semata bersifat militer, tetapi juga melibatkan penguatan ideologi, penegakan hukum, kesiapsiagaan kesehatan, serta koordinasi lintas sektor.
Dalam implementasi program, pembangunan wilayah perbatasan dan pulau terluar diposisikan sebagai prioritas strategis. Sejumlah langkah yang disebut mencakup penekanan pembangunan dari pinggiran, koordinasi lintas lembaga dalam pengelolaan perbatasan, serta pengembangan pos lintas batas negara (PLBN) modern berikut fasilitas layanan publik dan konektivitas. Upaya lain yang dicatat adalah revitalisasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha masyarakat dan akses logistik untuk mengurangi ketergantungan pada produk negara tetangga.
Di bidang keamanan laut, penguatan dilakukan melalui modernisasi armada dan pangkalan di titik strategis, pembentukan dan peran lembaga penjaga laut sipil, koordinasi antarinstansi penegak hukum di laut, serta pemanfaatan teknologi pengawasan. Kajian juga menyinggung pentingnya pelatihan dan kerja sama maritim dengan negara lain untuk meningkatkan kapasitas respons terhadap ancaman.
Diplomasi maritim menjadi bagian lain dari implementasi geostrategi. Pendekatan ini mencakup keterlibatan aktif dalam forum kawasan dan kerja sama internasional untuk mendorong stabilitas, penyelesaian damai sengketa, serta penguatan konektivitas dan keamanan maritim. Diplomasi bilateral dan multilateral juga ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global sekaligus menjaga kepentingan nasional.
Di luar kebijakan negara, peran masyarakat dan pendidikan wawasan kebangsaan dinilai penting dalam menopang ketahanan nasional. Partisipasi warga, terutama di wilayah perbatasan, disebut dapat dilakukan melalui pelaporan aktivitas mencurigakan, menjaga simbol negara, keterlibatan dalam kegiatan bela negara, hingga penguatan ketahanan komunitas. Sementara pendidikan wawasan kebangsaan diarahkan melalui integrasi materi kebangsaan dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sosialisasi oleh instansi terkait, serta pemanfaatan media untuk memperkuat persatuan dan menangkal disinformasi maupun paham radikal.
Kesimpulan kajian menegaskan bahwa letak geografis Indonesia membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, pariwisata, dan investasi, sekaligus membawa konsekuensi pada kebutuhan penguatan kedaulatan dan keamanan. Keberhasilan memanfaatkan posisi strategis—termasuk jalur pelayaran internasional seperti ALKI—serta kemampuan mengelola tantangan geopolitik dan ancaman non-tradisional dipandang menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan nasional dan mendukung arah kebijakan maritim Indonesia.
