Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai kian beralih menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi global. Negara-negara Group of Seven (G7) menyatakan kesiapan untuk melakukan langkah intervensi guna meredam lonjakan inflasi, gejolak harga energi, dan gangguan rantai pasok strategis yang dipicu konflik yang melibatkan Iran dan sekutunya.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G7 di Washington pada 16 April 2026, di sela agenda Musim Semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Dalam pernyataannya, G7 menegaskan siap mengambil “tindakan kebijakan yang diperlukan” untuk mencegah guncangan inflasi yang dipicu kenaikan harga energi (energy-led inflation shock). Komitmen tersebut mencakup koordinasi kebijakan fiskal dan moneter lintas negara, termasuk opsi non-konvensional apabila volatilitas pasar memburuk.
G7 menyebut tiga fokus utama yang menjadi prioritas, yakni menjaga stabilitas inflasi global, memastikan pasokan energi tetap terjaga, serta melindungi rantai pasok kritikal dunia. Langkah ini dipandang penting karena eskalasi konflik telah mengganggu jalur distribusi energi utama.
Risiko terbesar muncul dari ketegangan di sekitar Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi global. Gangguan di wilayah itu mengancam hampir 20% aliran minyak dunia dan mendorong kenaikan tajam harga minyak mentah Brent.
Dalam perdagangan terbaru, Brent dilaporkan sempat menyentuh kisaran US$120 hingga US$150 per barel, jauh di atas rata-rata tahun sebelumnya. Sementara itu, kontrak berjangka masih bergerak di sekitar US$100 per barel, namun lonjakan di pasar fisik mencerminkan tekanan pasokan yang nyata.
Kenaikan harga energi tersebut memicu kekhawatiran inflasi baru di berbagai negara, terutama yang bergantung pada impor minyak dan gas. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, memperingatkan dampaknya akan meluas. “Semua negara akan merasakan dampaknya,” ujarnya, merujuk pada risiko inflasi yang menggerus daya beli dan berpotensi memperlambat pertumbuhan.
IMF memproyeksikan kawasan Asia, yang sangat bergantung pada impor energi, akan menghadapi tekanan signifikan. Pertumbuhan ekonomi Asia yang sebelumnya sekitar 5% pada 2025 diperkirakan melambat menjadi 4,4% hingga 4,2% pada 2026–2027 apabila konflik berlanjut. Di saat yang sama, inflasi kawasan berpotensi naik dari 1,4% menjadi 2,6% akibat kenaikan biaya energi dan logistik.
Dampak konflik juga dinilai meluas ke rantai pasok global. Kenaikan biaya bahan bakar meningkatkan ongkos logistik, produksi manufaktur, hingga distribusi pangan, dan berpotensi mengulang pola krisis rantai pasok seperti saat pandemi ketika biaya pengiriman dan bahan baku melonjak tajam.
Dalam konteks ini, G7 mendorong lembaga internasional seperti IMF dan organisasi ekonomi global lainnya untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap risiko sistemik, terutama bagi negara berpendapatan rendah yang lebih rentan terhadap guncangan eksternal.
G7 belum memutuskan pelepasan cadangan minyak strategis secara kolektif, namun membuka kemungkinan tersebut jika harga melonjak lebih ekstrem. Koordinasi dengan lembaga energi internasional juga diperkuat untuk memastikan transparansi pasokan dan mencegah spekulasi pasar yang berlebihan. Langkah serupa pernah ditempuh pada krisis energi sebelumnya melalui pelepasan cadangan strategis untuk menstabilkan harga.
Di pasar keuangan, gejolak geopolitik mendorong volatilitas global dan memicu pergeseran minat investor ke aset aman seperti obligasi negara maju dan emas. Sejumlah bank sentral di luar G7 juga mencatat meningkatnya tekanan akibat arus modal menuju aset safe haven, yang berpotensi memperkuat mata uang domestik dan menekan ekspor. Pasar saham global bergerak fluktuatif, sementara sektor energi dan komoditas mencatat kenaikan signifikan.
Kombinasi inflasi yang lebih tinggi dan perlambatan pertumbuhan turut memunculkan kekhawatiran risiko stagflasi ringan di beberapa kawasan. Jika harga minyak bertahan di atas US$120 per barel dalam periode panjang, tekanan terhadap subsidi energi, defisit fiskal, serta daya beli rumah tangga berpotensi meningkat. Meski demikian, G7 menegaskan respons kebijakan akan berbasis data dan dilakukan secara terkoordinasi untuk menghindari kepanikan pasar.
Dengan ancaman terhadap hampir 20% pasokan minyak dunia dan harga Brent yang sempat menyentuh US$150 per barel, konflik Timur Tengah kini menjadi salah satu variabel utama dalam perhitungan ekonomi global pada 2026. Kesiapan G7 untuk melakukan intervensi menunjukkan bahwa krisis ini tidak hanya berdimensi geopolitik, tetapi juga telah merambat ke sistem ekonomi dunia.
