SINGAPURA — Langkah Amerika Serikat (AS) yang kian menaruh perhatian pada Belahan Barat, termasuk intervensi militer di Venezuela serta operasi militer terbaru di Afrika dan Timur Tengah, memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap peran AS sebagai aktor keamanan dominan di Asia-Pasifik. Sejumlah analis menilai, pergeseran fokus ini berpotensi membuka ruang strategis yang lebih besar bagi China di Asia.

Peneliti senior American Enterprise Institute (AEI) Zack Cooper mengatakan implikasi yang terlihat adalah berkurangnya energi dan sumber daya AS untuk kawasan Asia. Ia menilai AS memiliki kapasitas terbatas, sementara selama bertahun-tahun muncul argumen bahwa Washington justru membutuhkan lebih banyak sumber daya dan perhatian di Asia.

Pernyataan Cooper disampaikan dalam Regional Outlook Forum 2026 yang digelar ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 8 Januari di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, Singapura. Ia menjawab pertanyaan moderator Hoang Thi Ha, peneliti senior ISEAS, mengenai kemungkinan AS dan China membagi dunia ke dalam wilayah pengaruh masing-masing.

Namun, analis Universitas Peking Jia Qingguo menyatakan China tidak menganut konsep pembagian wilayah pengaruh. Menurutnya, China meyakini kerja sama global dan multilateral lebih relevan, sementara “wilayah pengaruh” dianggap sebagai konsep abad ke-19 yang tidak efektif. Jia juga menyebut China menentang operasi AS di Venezuela dan berpandangan bahwa negara lain tidak seharusnya mendikte suatu negara.

Isu Venezuela kembali mengemuka setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Presiden Donald Trump kemudian mengutip Doktrin Monroe, kebijakan luar negeri AS yang dirumuskan pada 1823 oleh Presiden James Monroe, yang memperingatkan negara-negara Eropa agar tidak melakukan intervensi di Belahan Barat.

Di sisi lain, China pernah menegaskan gagasan “keamanan Asia” yang baru. Pada 2014, Presiden Xi Jinping menyampaikan bahwa urusan Asia seharusnya dikelola oleh rakyat Asia, masalah Asia diselesaikan oleh Asia, dan keamanan Asia dijaga oleh Asia.

Para panelis dalam forum tersebut berbeda pandangan mengenai dampak jika AS memberi ruang yang lebih besar di Asia kepada China. Cooper berpendapat stabilitas kawasan selama ini terbentuk berkat komitmen AS yang kuat dan jelas, terutama kepada sekutu-sekutu yang terikat perjanjian. Karena itu, ia menilai penurunan keterlibatan AS justru dapat meningkatkan ketidakstabilan.

Sebaliknya, Jia mengatakan sebagian kalangan di China meyakini bahwa jika AS menarik diri, peluang untuk menyepakati mekanisme pengelolaan sengketa di kawasan bisa menjadi lebih besar, meski tidak berarti seluruh persoalan akan terselesaikan.

Salah satu titik rawan yang disorot adalah Laut China Selatan, jalur perairan strategis yang klaim China—ditandai dengan sembilan garis putus-putus—tumpang tindih dengan klaim empat negara Asia Tenggara. Jia menyebut China mendorong kesepakatan lebih awal mengenai Kode Etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan.

Namun, Hoang menekankan bahwa dalam draf teks CoC beberapa tahun silam, China sempat menyisipkan dua ketentuan yang dinilai dapat memberi “hak veto” untuk menolak latihan militer antara negara-negara kawasan dan kekuatan eksternal, serta membatasi keterlibatan perusahaan asing dalam eksplorasi energi di Laut China Selatan. Hoang mempertanyakan bagaimana hal itu dapat dipahami jika bukan sebagai cerminan preferensi China terhadap kawasan yang lebih eksklusif dengan keterlibatan kekuatan besar yang dibatasi secara selektif.

Menanggapi hal tersebut, Jia mengatakan langkah China merupakan reaksi terhadap apa yang dipersepsikan sebagai intervensi AS dan negara lain terkait Laut China Selatan. Ia menyatakan China tidak ingin mengecualikan pihak lain, tetapi ingin mencegah negara-negara Barat mencampuri urusan kawasan yang dapat merusak kepentingan keamanan negara-negara di kawasan. Jia menambahkan bahwa ketentuan “hak veto” itu, menurutnya, kemungkinan juga berlaku bagi negara-negara Asia Tenggara sehingga tidak hanya China yang mendikte pihak lain.

Hubungan AS–China dinilai stabil, tetapi rapuh

Di tengah ketegangan AS–China yang berlanjut, termasuk soal tarif dagang, harapan muncul setelah Trump dan Xi sepakat mengadakan dua kali pertemuan pada tahun ini. Para analis menilai pertemuan tersebut akan menguji sejauh mana kedua negara bersedia menstabilkan hubungan.

Jia menggambarkan hubungan AS–China relatif stabil, tetapi “cukup rapuh”. Ia mengatakan, meski mengalami pasang surut terutama terkait tarif, hubungan kedua negara telah stabil sampai tingkat tertentu berkat upaya bersama. Namun, ia menilai kedua pihak belum mencapai kesepakatan dagang dan kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Menurut Jia, alasan pentingnya adalah AS tidak ingin mencapai kesepakatan dagang dalam jangka pendek. Ia menilai jika Trump membuat kesepakatan dagang dengan China, ia harus memberikan lebih banyak konsesi dibandingkan dengan negara lain, sementara kesepakatan dagang dengan negara-negara lain belum tercapai.

Jia juga menyebut jika Trump dan Xi bertemu di Beijing pada April, pertemuan itu akan bersifat simbolis bagi stabilitas hubungan. Ia mengatakan kunjungan kenegaraan umumnya tidak terjadi jika hubungan tidak cukup baik. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak kemungkinan membahas banyak isu termasuk perdagangan, dan meski mungkin tidak ada “kesepakatan dagang besar”, mereka bisa menyepakati sebuah kerangka kerja untuk pembahasan lanjutan. Ia menambahkan, pemerintahan Trump bisa saja berubah pikiran untuk mendorong kesepakatan besar karena alasan politik domestik.

Trump dan Xi sebelumnya bertemu di Busan, Korea Selatan, pada Oktober, yang menjadi pertemuan tatap muka pertama mereka sejak 2019. Trump mengatakan keduanya sepakat memangkas tarif terhadap China sebagai imbalan atas upaya Beijing memberantas perdagangan fentanil ilegal, melanjutkan pembelian kedelai AS, serta menjaga kelancaran ekspor logam tanah jarang. Dalam percakapan telepon pada November, Trump juga menerima undangan Xi untuk berkunjung ke Beijing pada April, sementara Xi disebut akan membalas dengan kunjungan ke AS pada akhir tahun.

Cooper menilai pertemuan puncak tersebut kemungkinan lebih banyak menghasilkan momen simbolik. Ia berpendapat Beijing terampil menawarkan konsesi jangka pendek kepada pemerintahan Trump untuk memperoleh konsesi jangka panjang dari AS. Menurut Cooper, pembahasan isu-isu struktural kemungkinan tidak terjadi, sehingga persoalan mendasar dalam hubungan kedua negara tetap tidak tersentuh.

Taiwan dan ideologi disebut masalah mendasar

Kedua pakar sepakat bahwa persoalan mendasar dalam hubungan AS–China mencakup Taiwan dan perbedaan ideologi. China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari negaranya meski pulau itu memiliki pemerintahan sendiri, dan menegaskan tidak segan menggunakan kekuatan untuk merebut Taiwan jika diperlukan.

Jia mengatakan terdapat tingkat ketidakpercayaan yang tinggi dari pihak China terhadap niat AS terkait Taiwan. Ia menyebut ketidakpercayaan itu bersumber dari penjualan senjata AS yang terus berlanjut ke Taiwan, meski Washington berjanji mendukung penyelesaian konflik secara damai. Menurut Jia, kepercayaan dapat dibangun jika AS dengan jelas menyatakan dukungan terhadap penyatuan damai China dan Taiwan, sehingga menunjukkan bahwa niat sebenarnya bukan untuk memisahkan keduanya.

Cooper mengatakan kedua pihak memiliki jawaban berbeda mengenai apa yang harus dilakukan terkait Taiwan. Ia menilai kebijakan AS terkait isu lintas selat kerap dianggap ambigu, namun menurutnya pemerintahan Biden bersikap strategis tanpa ambiguitas, sedangkan pemerintahan Trump ambigu tetapi tidak strategis. Cooper menyebut AS dapat lebih terbuka untuk tidak menentang penyatuan, tetapi secara politik tetap harus menegaskan respons “tegas” jika China menggunakan kekuatan atau paksaan terhadap Taiwan.

Selain Taiwan, Cooper menilai persoalan ideologis tidak “dapat diselesaikan”. Ia mengatakan kedua negara bersaing untuk membuktikan sistem mana yang memberikan hasil lebih baik bagi rakyat dan dunia. Menurutnya, selama isu tersebut belum ditangani, tingkat kepercayaan yang dibutuhkan untuk membentuk hubungan yang benar-benar stabil akan sulit dibangun.

Catatan bagi Asia Tenggara

Ketika ditanya apa yang perlu dicermati Asia Tenggara di tengah rivalitas AS–China, Jia mengatakan stabilitas hubungan kedua negara adidaya merupakan hal positif karena negara-negara di kawasan tidak terlalu ditekan untuk berpihak. Ia menilai negara-negara Asia Tenggara perlu memikirkan bagaimana mereka dapat ikut membentuk hubungan AS–China agar selaras dengan kepentingan kawasan.

Sementara itu, Cooper menyarankan kawasan juga membuka diri terhadap keterlibatan kekuatan lain seperti India, negara-negara Eropa, dan pihak lainnya. Menurutnya, pendekatan itu mungkin bukan solusi sempurna, tetapi lebih kondusif bagi stabilitas dibandingkan berharap hubungan AS–China akan stabil dalam jangka panjang.