Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar Seminar Hasil Riset Unggulan Departemen Ilmu Hubungan Internasional (HI) dalam rangka Dies Natalis ke-58 FISIP UI pada Jumat (06/03). Mengusung tema besar “Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial untuk Bangsa”, seminar ini memaparkan hasil riset dosen HI UI sepanjang tahun 2025, dengan perhatian pada tantangan strategis yang berkembang di ruang siber.
Dalam seminar tersebut, ruang siber dipotret sebagai arena yang menghadirkan peluang kerja sama global sekaligus ancaman baru. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI) dan teknologi kuantum dinilai memperluas kompleksitas tantangan digital, sehingga menuntut kemampuan adaptasi dari pemangku kebijakan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil terhadap isu siber yang multidimensional.
Salah satu riset yang dipresentasikan adalah penelitian dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono, Ph.D., yang bermitra dengan Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Penelitian tersebut mengkaji diplomasi siber Indonesia dan menghasilkan program short course serta publikasi berjudul “Buku Panduan Diplomasi Siber: Untuk Diplomasi Indonesia”.
Ali menjelaskan bahwa ruang siber kini menjadi isu penting dalam diplomasi internasional karena mengalami transformasi dari isu teknis yang sebelumnya dianggap sebagai low politics menjadi isu strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional dan global atau high politics. Menurutnya, perubahan ini turut diperkuat oleh meningkatnya serangan siber yang disponsori negara, terutama karena infrastruktur kritis seperti perbankan dan militer semakin bergantung pada jaringan digital.
“Terjadi pergeseran konflik antarnegara dari medan fisik di darat, laut, maupun udara ke medan digital. Ruang digital kini menjadi ‘domain kelima’ dalam perang yang berperan dalam menentukan keberhasilan operasi modern, sehingga memerlukan statecraft atau seni pemerintahan serta strategi diplomasi khusus,” kata Ali.
Ia juga menyoroti tantangan diplomasi siber yang dihadapi Indonesia di tingkat domestik, mulai dari tekanan geopolitik global, kebutuhan menjaga keseimbangan kebijakan luar negeri, keterbatasan kerangka hukum nasional, hingga perlunya merumuskan posisi resmi Indonesia di tingkat global.
“Tekanan geopolitik datang dari rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, serta persaingan di kawasan Indo-Pasifik yang turut memengaruhi kebijakan investasi Indonesia pada teknologi kunci. Indonesia juga menghadapi dilema ‘bebas aktif’, yaitu bagaimana menyeimbangkan keterbukaan ekonomi dengan kedaulatan digital,” ujarnya.
Selain aspek geopolitik, Ali menyebut tantangan implementasi domestik juga berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, keterbatasan pusat data domestik, serta kebutuhan pengembangan talenta digital. Ia menekankan perlunya kolaborasi multipihak antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif.
Dalam kesempatan yang sama, Founder & Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ISCF), Ardi Sutedja, memaparkan data ancaman siber nasional. Ia menyampaikan bahwa dalam enam bulan terakhir tercatat sekitar 3,64 miliar serangan siber di Indonesia.
“Angka tersebut berarti rata-rata terjadi sekitar 20 juta serangan siber per hari, atau lebih dari 230 serangan per detik. Ini menunjukkan intensitas ancaman yang sangat tinggi dan menjadi alarm serius bagi kita semua mengenai gentingnya isu keamanan siber di tingkat nasional,” kata Ardi.
Ardi menilai diplomasi siber menjadi penting untuk menghadapi dinamika geopolitik digital. Menurutnya, Indonesia dihadapkan pada tantangan seperti diplomasi data dengan negara lain, perlindungan aliran data lintas batas (cross-border data flow), serta upaya menjaga kedaulatan digital nasional.
Ia mendorong pemerintah memperkuat regulasi, mengembangkan teknologi lokal, serta memastikan perlindungan hak digital warga negara. Ardi juga menilai diplomasi siber memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Sebagai rekomendasi, Ardi mengusulkan pendekatan diplomasi modern berbasis kolaborasi lintas sektor dan multi-pemangku kepentingan. Ia menyebut isu data, kecerdasan artifisial, dan privasi perlu menjadi perhatian utama dalam diplomasi siber, termasuk keterlibatan aktor non-negara serta penguatan kapasitas diplomasi yang terintegrasi antara ilmu sosial dan teknologi.
Melalui seminar ini, FISIP UI menyatakan ingin memperdalam kajian diplomasi siber di Indonesia melalui forum diskusi panel, mengidentifikasi peluang kolaborasi riset berkelanjutan bagi dosen FISIP UI, serta memproyeksikan perkembangan dan tantangan ruang siber yang akan dihadapi Indonesia ke depan.
