Malaysia resmi menyerahkan kepemimpinan ASEAN kepada Filipina pada Selasa (28/10) di Kuala Lumpur. Pergantian ini menandai dimulainya masa transisi menuju peran Manila sebagai ketua ASEAN pada 2026, dengan sengketa di Laut China Selatan yang diperkirakan menjadi salah satu fokus utama agenda.
Serah terima kepemimpinan dilakukan secara simbolis melalui penyerahan palu dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada penutupan KTT ASEAN. Anwar, yang masih akan menjabat sebagai Ketua ASEAN hingga akhir tahun ini, menyebut pergantian itu sebagai awal fase baru bagi kawasan. “Pada hari pertama tahun 2026, ASEAN akan memulai babak baru,” kata Anwar dalam pidato penutupnya.
Filipina merupakan satu dari empat negara anggota ASEAN—bersama Brunei, Malaysia, dan Vietnam—yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Perairan strategis tersebut menjadi jalur penting perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Namun, klaim negara-negara itu kerap bersinggungan dengan China, yang menegaskan hampir seluruh kawasan sebagai bagian dari kedaulatannya, meski putusan pengadilan internasional pada 2016 menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Ketegangan antara Manila dan Beijing belakangan dilaporkan meningkat, ditandai serangkaian konfrontasi di laut yang terjadi hampir setiap bulan. Kapal penjaga pantai kedua negara kerap berhadapan dalam situasi berisiko tinggi, yang memperlihatkan rapuhnya stabilitas di kawasan. Seorang diplomat Asia Tenggara yang hadir di sela KTT ASEAN mengatakan perhatian terhadap Laut China Selatan biasanya menguat ketika insiden di lapangan memanas, dan kondisi itu disebut sedang terjadi belakangan ini.
Di sisi lain, ASEAN dan China telah lebih dari dua dekade bernegosiasi untuk menyusun code of conduct atau pedoman perilaku di Laut China Selatan. Proses ini ditujukan untuk mengatur tata perilaku di wilayah sengketa, mencegah konflik terbuka, serta menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas. Kedua pihak menargetkan kesepakatan dapat dicapai tahun depan, setelah gagasan tersebut tertunda sejak pertama kali diusulkan pada awal 2000-an.
Dalam pidatonya di Kuala Lumpur, Presiden Marcos menekankan pentingnya kerja sama regional di tengah ketegangan yang ada. Ia menyatakan ada hasil positif yang bisa dicapai jika negara-negara berkomitmen bekerja sama dan menjalin keterlibatan yang bermakna, terutama terkait Laut China Selatan.
Namun, analis geopolitik asal Manila Don McLain Gill menilai bahwa meski Filipina diperkirakan akan menekankan keamanan maritim selama masa kepemimpinannya, kesepakatan apa pun yang mungkin disetujui China berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ia menilai China kemungkinan akan menyetujui hal-hal yang bersifat simbolis, tetapi tidak yang benar-benar dapat mengekang tindakannya di lapangan.
Para diplomat dan pengamat memandang Filipina akan mendorong pendekatan berimbang: mencegah eskalasi di satu sisi, sambil membuka ruang kerja sama dengan Beijing di sisi lain. Sejumlah bidang yang disebut berpotensi dikembangkan antara lain meteorologi kelautan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, serta pembentukan mekanisme untuk memastikan akses nelayan terhadap wilayah tangkap tradisional.
Selain Laut China Selatan, Filipina juga diproyeksikan memikul tanggung jawab menangani situasi di Myanmar yang masih dilanda perang saudara sejak kudeta militer pada 2021. Analis internasional Mustafa Izzuddin menilai pemerintah Filipina perlu memastikan isu Laut China Selatan tidak menutupi prioritas ASEAN lainnya.
Menjelang pemilu Myanmar pada 28 Desember, sejumlah sumber diplomatik menyebut ASEAN tidak akan mengirim pengamat. Keputusan ini dinilai menjadi kemunduran bagi upaya junta militer mencari legitimasi internasional, meski beberapa negara anggota disebut mungkin mengirim pengamat secara terpisah.
Manila juga akan menghadapi tantangan dalam membangun sikap bersama ASEAN, termasuk menentukan apakah para pemimpin junta akan diundang kembali ke pertemuan kawasan—forum yang tidak mereka hadiri sejak kudeta. Filipina pun akan memimpin pembahasan penunjukan utusan tetap ASEAN untuk menangani situasi politik di Myanmar.
